Tsunami Aceh dan PR yang Terlupa

Anggaran tanggap bencana gempa dan tsunami belum menjadi prioritas. Pelatihan-pelatihan tanggap bencana khususnya bagi warga rentan terdampak seperti anak-anak atau orang tua jarang terdengar lagi.

Selasa, 26 Des 2017 09:27 WIB

Museum Tsunami Aceh

Museum Tsunami Aceh hasil rancangan arsitek Indonesia Ridwan Kamil dibangun untuk mengenang korban bencana tsunami Aceh. (Foto: Antara/Syifa Yulinnas)

Hari ini warga Aceh memperingati 13 tahun bencana gempa dan tsunami, salah satu bencana terbesar di dunia dari segi jumlah korban jiwa. Lebih dari 100 ribu jiwa tewas pada 26 Desember 2004 lalu. Gempa dan tsunami Aceh, gempa Yogyakarta 2006 maupun gempa-gempa lain di Indonesia sama-sama menimbulkan luka, trauma dan ketakutan pada warga.

Selama bertahun-tahun pemerintah dan berbagai pihak membenahi sistem mitigasi bencana gempa dan tsunami. Prosedur menghadapi bencana disiapkan. Ratusan alat pendeteksi maupun alat peringatan dini bencana gempa dan tsunami dipasang. Pelatihan tanggap bencana digelar dimana-mana. Namun konsistensi dan keteguhan merupakan ujian berat. 

Banyak program dan kegiatan yang ramai di awal namun kendor di belakang. Alat-alat peringatan dini bencana banyak yang rusak karena tidak terawat atau bahkan dicuri. Anggaran tanggap bencana gempa dan tsunami belum menjadi prioritas. Pelatihan-pelatihan tanggap bencana khususnya bagi warga rentan terdampak seperti anak-anak atau orang tua jarang terdengar lagi. Proyek-proyek percontohan seperti sekolah siaga bencana berjalan di tempat atau mungkin hanya setahun sekali.

Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah rawan gempa, dan wilayah pesisir pantai juga merupakan daerah rawan tsunami. Sejak 1964, terjadi 52 tsunami di dunia, dan delapan di antaranya terjadi di Indonesia. Namun masih banyak orang belum sadar dengan potensi bahaya itu. 

Banyak orang gampang marah, kesal dan panik karena alarm peringatan dini berbunyi, meski kemudian tidak terjadi tsunami. Banyak orang menganggap remeh alat-alat deteksi dini dan peringatan dini sehingga mengabaikan perawatan atau mencurinya.

Kita perlu ingat kalau tanggung jawab tanggap bencana tidak bisa hanya semata-mata dibebankan ke otoritas BMKG atau BNPT. Ini tanggung jawab kita bersama.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?