Beranikah MKD Mencopot Setnov?

Sejak dibentuk pada 2014, MKD belum menunjukkan keberanian dan kewibawaan sesuai harapan publik. Termasuk ketika MKD mengusut dugaan pelanggaran etika Setya Novanto.

Selasa, 05 Des 2017 05:29 WIB

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto (Foto: Antara)

Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR pekan ini berencana mengeluarkan putusan mengenai dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto. Bulan lalu, Setya Novanto dilaporkan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) ke MKD atas tuduhan pelanggaran Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta kode etik DPR. Laporan itu muncul setelah Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi KTP elektronik. Setya Novanto ditetapkan jadi tersangka namun justru menghilang saat hendak ditangkap. HMPI minta MKD memberhentikan Setya Novanto dari jabatan ketua DPR.

Berdasarkan undang-undang, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat independen dan mestinya tidak bisa diintervensi. Sebagai sebuah badan yang berkewajiban menegakkan etika, MKD harus memasang standar tinggi untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan lembaga DPR. 

Beranikah Mahkamah Kehormatan DPR bersikap adil terhadap Setya Novanto? Sejumlah kalangan bersikap pesimistis.

Sejak dibentuk pada 2014, MKD belum menunjukkan keberanian dan kewibawaan sesuai harapan publik. Termasuk ketika MKD mengusut dugaan pelanggaran etika Setya Novanto. Sudah dua kali Setya Novanto lolos dari jerat MKD. Pertama ketika Setya Novanto ikut kampanye calon presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan kedua dalam kasus yang dikenal dengan kasus ‘papa minta saham’ pada 2015 lalu.

Karena terdiri dari representasi partai-partai politik, MKD lebih terlihat sebagai mahkamah yang kental kepentingan politik dan kompromi. Ketika menyangkut kasus Papa Minta Saham, Setya Novanto lebih dulu mundur dari kursi Ketua DPR sebelum dijerat MKD. Setelah itu MKD memulihkan nama baiknya, dan Setya Novanto kembali ke kursi Ketua DPR.

Selama MKD tidak bisa lepas dari pengaruh Setya Novanto, maka selamanya MKD akan dinilai gagal menjaga kewibawaan dan kehormatan DPR. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja.