Presiden, Belajarlah pada Gus Dur

Sosok Gus Dur sebagai negarawan memang penting untuk terus diingat dan dijadikan contoh. Sebagai presiden, Gus Dur pantang menyelesaikan konflik melalui kekuatan bersenjata.

Selasa, 27 Des 2016 00:11 WIB

Presiden Jokowi di acara haul Gus Dur

Presiden Joko Widodo bersama putri presiden ke-4 RI Gus Dur, Yenny Wahid (kiri), Ketua PBNU Said Aqil Siradj menunjukkan Ikrar Damai Ummat Beragama Indonesia. (foto: Antara)

Pekan ini publik di Indonesia memperingati tujuh tahun wafatnya KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden ke-4 Republik Indonesia.

Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009 dan dimakamkan esok harinya, tepat di penghujung tahun.

Acara haul Gus Dur di Ciganjur, pekan ini, dihadiri Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan selalu ingat peci Gus Dur pemberian istri Gus Dur, Nyai Sinta Nuriyah. Kata Jokowi, peci itu mengingatkannya untuk meneladani kepribadian sang guru bangsa.

Sosok Gus Dur sebagai negarawan memang penting untuk terus diingat dan dijadikan contoh. Sebagai presiden, Gus Dur pantang menyelesaikan konflik melalui kekuatan bersenjata. Ia menolak operasi militer untuk menyelesaikan konflik Aceh maupun Papua.

Gus Dur juga mendorong reformasi di tubuh militer, berupaya mengurangi peran militer di dunia politik, bahkan mendorong pengadilan HAM terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Semasa Gus Dur berkuasa, setidaknya tiga kasus pelanggaran HAM berat diadili pengadilan HAM seperti kasus Tanjung Priok, kasus Timor Timur serta kasus Abepura.

Ia bahkan berani berseberangan dengan salah seorang menterinya, Menko Polkam Wiranto yang saat itu dianggap sebagai penghalang reformasi di tubuh militer.

Gus Dur juga dianggap sangat dekat dengan warga Papua. Ia mendekati warga Papua dengan hati. Pada 1 Januari 2000 ia mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua.

Ia juga mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai identitas kultural, asalkan dikibarkan di bawah bendera Merah Putih. Gus Dur juga mengizinkan acara Kongres Rakyat Papua pada pertengahan 2000, meski ia menolak tuntutan kemerdekaan Papua.

Di masa Gus Dur pulalah, Otonomi Khusus Papua berlaku mulai 1 Januari 2001.

Sosok Abdurrahman Wahid menunjukkan kelasnya, bagaimana menjadi pendamai di daerah konflik. Setiap kali Presiden Jokowi ingat peci Gus Dur, sepatutnya ia mengingat teladan tersebut.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Korea Utara Peringatkan Australia

  • CIA Ingatkan Korea Utara Mampu Serang Amerika dengan Rudal
  • Obama dan Bush Prihatinkan Kehidupan Politik di Amerika Serikat
  • Kota Raqqa Suriah Hancur