Papua

Belajar dari sejarah, cara-cara kekerasan, penangkapan, dan penyiksaan tak pernah berhasil menyurutkan keinginan sebagian masyarakat Papua melepaskan diri dari Indonesia.

Kamis, 01 Des 2016 01:21 WIB

Ilustrasi Papua

Ilustrasi Papua


Hari ini, bagi sebagian warga Papua merupakan hari bersejarah. 1 Desember dikenal sebagai peringatan deklarasi bangsa Papua. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sejak sepekan lalu telah menyerukan agar masyarakat Papua memperingatinya. Rencananya ada aksi peringatan berupa ibadah syukur seperti di Wamena, Timika, Manokwari dan Jayapura.

Merespon ini, pemerintah sudah jauh-jauh hari kasih peringatan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto melarang peringatan 1 Desember karena dianggap melanggar konsitusi. Wiranto memastikan bakal menangkap siapapun yang memperingatinya

Pernyataan Wiranto ini berbeda dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Sejak lama Jokowi menginginkan agar cara-cara kekerasan tak lagi dikedepankan untuk menangani persoalan di Papua.  2014 lalu dalam pidatonya di GOR Weringin, Jayapura,  Joko Widodo dengan tegas meminta jangan lagi ada kekerasan di sana. 

Belajar dari sejarah, cara-cara kekerasan, penangkapan, dan penyiksaan tak pernah berhasil menyurutkan keinginan sebagian masyarakat Papua melepaskan diri dari Indonesia.Tahun ini ribuan orang ditangkap dalam gelombang aksi yang digelar KNPB. Apa lantas hasrat mereka menuntut penentuan nasib sendiri surut? Belum lagi sejumlah Negara di Pasifik, masyarakat Indonesia pun kini secara terbuka menyatakan dukungannya lewat deklarasi Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat (FRI-West Papua). 

Kalau sudah begini, siapa yang rugi? Kekerasan hanya akan makin menjauhkan Papua dari kita.  

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".