Hukum Sebagai Panglima

Alih-alih memperkuat demokrasi dengan menegakkan hukum, dalam sejumlah kasus pemerintah malah melakukan pembangkangan hukum. Misalnya dalam kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta, Petani Kendeng...

Jumat, 23 Des 2016 08:50 WIB

Ilustrasi: demo petani (foto: Antara)

Ilustrasi: demo petani (foto: Antara)

Catatan akhir tahun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bisa bikin pening bagi yang ingin hukum di negeri ini ditegakkan. LBH mencatat, pemerintah setahun ini lebih fokus membenahi segala hal yang terkait urusan politik dan kekuasaan. Hukum pun dipinggirkan hingga berdampak buruk pada proses demokrasi di negeri ini.

Catatan itu mengambil indikasi dari maraknya kasus terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Bahkan LBH mencatat sejak awal tahun tindakan intoleran sudah muncul. Contohnya tindakan diskriminasi terhadap eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan pengusiran jemaah Ahmadiyah. Dan jelang akhir tahun, sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa dan nasrani menguat terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta dan perayaan Natal. Fatwa dan sweeping atribut natal contohnya.

Parahnya, alih-alih memperkuat demokrasi dengan menegakkan hukum, dalam sejumlah kasus pemerintah malah melakukan pembangkangan hukum. Misalnya dalam  kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta,  kasus Petani Kendeng melawan pabrik semen, dan kasus sengketa informasi atas  raibnya berkas laporanTim Pencari Fakta Pembunuhan Munir.

Catatan tak sedap lainnya juga datang dari lembaga antikorupsi ICW. Ini terkait maraknya aparatur penegak hukum   yang   terjerat kasus korupsi. Dari mulai Hakim, jaksa sampai petugas atau panitera pengadilan.

Banyaknya kasus yang muncul seperti menunjukkan adanya pembiaran. Tak ada pengawasan yang cukup efektif  terhadap aparatur hukum yang rentan melakukan praktik jual beli perkara.  Padahal setiap lembaga itu memiliki unit  atau inspektorat yang tugasnya mengawasi dan memeriksa. Tak perlu membuat badan baru atau satgas, semestinya unit ini mampu melakukan pencegahan agar kasus-kasus tak terjadi lagi.

Tahun baru sudah di depan mata. Catatan dari dua lembaga swadaya masyarakat itu bisa jadi acuan untuk memperbaiki. Kerja kerja kerja untuk menjadikan hukum sebagai panglima. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR