Ilustrasi. (Foto: Kemendagri)

Ilustrasi. (Foto: Kemendagri)

Sebagian warga saat ini mungkin sudah menjalankan haknya memberikan suara untuk calon kepala daerah. Tak seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebelumnya, pemilihan kali ini dilaksanakan nyaris serentak. Sebanyak 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota mestinya hari ini secara bersamaan melaksanakan pemungutan suara.

Beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah mesti menunda pemungutan suara untuk gubernur. Pasalnya, hanya beberapa hari sebelum hari pencoblosan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan gugatan pasangan calon Gubernur Ujang Iskandar dan Jawawi. Tak ada cukup waktu bagi KPU untuk mengubah surat suara dengan menambahkan 1 pasangan lalu mendistribusikannya.

Pilkada kali ini juga berbeda dari pilkada sebelumnya. Di antaranya sebagian kampanye dibiayai oleh negara. Seperti pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, termasuk iklan di media cetak dan elektronik. Putusan itu membuat pemasangan alat peraga lebih tertib dan tak semrawut. Dampak lainnya, gegap gempita kampanye tak terlalu terasa dan gesekan antar pendukung tak banyak terjadi.

Beberapa hari jelang pemungutan suara di dunia beredar petisi untuk memboikot partai pendukung Ketua DPR Setya Novanto dalam pemilihan umum. Ketua DPR itu kini tengah menjadi pesakitan di sidang di Mahkaman Kehormatan Dewan. Hanya dalam sehari sudah hampir dua puluh ribu pengguna internet memberikan dukungan. Mereka kecewa dengan jalannya sidang pemeriksaan Setya yang berlangsung tertutup.

Kegeraman warga dunia maya itu patut dipahami. Sedari awal ketika sidang terbuka digelar dengan menghadirkan pelapor Menteri ESDM Sudirman Said, terang benderang tampak bagaimana upaya melindungi sang Ketua. Alih-alih menggali informasi, para 'Yang Mulia' itu terus menyoal kedudukan menteri pelapor dan kesahihan rekaman yang diserahkan.

Di dunia nyata, bola di tangan pemilih. Apakah akan memberikan suara untuk calon yang diusung partai pendukung “Papa Minta Saham”. Atau memilih memenangkan akal sehat dengan memboikot tak memilih calon kepala daerah yang didukung partai-partai itu.


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!