Ilustrasi.  (Foto: Humas Polri)

Ilustrasi. (Foto: Humas Polri)

Organisasi kemanusiaan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai provinsi Jawa Barat sebagai daerah paling anti-HAM. Pasalnya, pelanggaran HAM paling banyak terjadi di daerah itu. Sepanjang tahun ini sudah 41 peristiwa terjadi terutama pelanggaran yang terkait kebebasan beragama. Di urutan berikutnya ada Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua dan DKI Jakarta. 

Dari pelakunya, Kontras mencatat kepolisian sebagai yang paling kerap melanggar HAM. Dari 238 peristiwa pelanggaran HAM, 35% pelakunya polisi. Di urutan selanjutnya pelaku kekerasan adalah pejabat pemerintahan, organisasi kemasyarakatan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Dari ratusan peristiwa kekerasan itu, seribuan orang jadi korban. Jumlah korban terbesar dialami mahasiswa yang mencapai 394 orang. Di belakangnya terbanyak adalah masyarakat, aktivis pro demokrasi, jurnalis dan buruh dengan 87 korban kekerasan. 

Tingginya angka-angka itu membuat Kontras menilai penegakan hukum dan perlindungan di era Presiden Joko Widodo itu semakin memburuk. Kontras menganggap Jokowi gagal menjamin kebebasan warga. Anggapan yang tak sepenuhnya salah mengingat Jokowi adalah kepala pemerintahan.

Apalagi kenyataanya justru aparatur yang paling banyak melakukan kekerasan. Aparatur yang semestinya melindungi dan mengayomi justru malah jadi musuh kebebasan yang dijamin hukum tertinggi di negeri ini.

Lihat misalnya bagaimana kepolisian dan aparatur menangani dan menanggapi kasus-kasus yang berkaitan dengan hak yang dijamin itu. Alih-alih melindungi saat penggunaan hak asasi manusia itu diancam akan diserang, polisi dan aparatur memilih justru melarang kegiatan atau aktivitas tersebut. Itu yang terjadi ketika Polda Metro Jaya melarang pembacaan naskah drama dan diskusi ‘Album Keluarga: #50Tahun1965’. Atau lihat misalnya surat edaran Walikota Bogor Bima Arya yang melarang peringatan Asyura.

Di penghujung 2015 tampak bagaimana buruknya tahun ini bagi hak asasi manusia. Tahun depan Presiden Joko Widodo mesti berani memilih orang yang cakap dan berani dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia.  

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!