Selamatkan Bumi Cendrawasih

Warga butuh keadilan yang cuma bisa dilakukan lewat jalan damai dialog. Bukan pembangunan Kodam dan penambahan pasukan.

Rabu, 31 Des 2014 09:18 WIB

cendrawasih, papua, moeldoko, papua road map, HAM

Panglima TNI Moeldoko dua hari lalu memastikan tahun depan akan mulai membangun Komando Daerah Militer (Kodam) baru di bumi Cendrawasih, Papua. Diperkirakan bakal rampung dalam waktu tiga tahun. Panglima mengklaim, kehadiran Kodam baru bisa memberikan situasi yang lebih nyaman. Sebab Kodam bisa berkontribasi positif dengan cara langsung berkomunikasi dengan gubernur untuk memberi bantuan pada rakyat.

Tapi, kontribusi buat warga yang mana? Rasanya sulit memahami bagaimana sebuah Kodam baru bisa memberikan kontribusi positif, ketika di daerah tersebut masih ada gerakan separatis. Keberadaan Kodam yang sekarang, justru bisa lebih memberikan kontribusi positif. Tapi Kodam baru? Pendekatan keamanan lah yang kelihatannya bakal ditonjolkan. Akan ada penambahan pasukan yang mestinya berujung pada rasa taka man.

Belum lepas dari ingatan kita, kekerasan apparat yang terjadi di Papua pada 8 Desember lalu. Dua hari sebelum hari HAM, lima warga tewas dan belasan lainnya luka. Komnas HAM menduga telah terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa itu. Namun  hingga kini tak jelas benar siapa yang mesti dituntut pertanggungjawaban atas kekerasan tersebut.

Alih-alih menuntaskan berbagai kasus kekerasan di Papua, malah pendekatan teritorial yang dikedepankan. Padahal bukan Kodam yang mendesak dibutuhkan warga.  Warga butuh keadilan yang cuma bisa dilakukan lewat jalan damai dialog. Bukan pembangunan Kodam dan penambahan pasukan. (Baca: Pendeta Papua Minta Pemerintah Gelar Dialog)

Sejak tiga tahun silam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mengeluarkan hasil penelitian atas masalah di bumi cendrawasih  lewat buku bertajuk Papua Road Map. Di sana sudah jelas apa masalahnya, juga rekomendasi yang bisa dilakukan. Di penghujung tahun, kalau pemerintah sungguh ingin menuntaskan konflik, mestinya menggunakan cara damai. Membatalkan rencana pembangunan Kodam akan jadi kado indah di awal tahun bagi warga Papua.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Yusril Fokus Gugat Presidential Threshold ke MK

  • Presiden Minta OJK Berkontribusi Pada Kelancaran Pembangunan
  • Kadis Perpustakaan: Minat dan Budaya Baca di Aceh Rendah
  • Maitimo: Persija Cuma Menang Beruntung

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.