pollycarpus, munir, hukum, yasona laoly

Dengan hati sesak, kita menyaksikan bebasnya Pollycarpus Budihari Prijanto pada Sabtu lalu. Dari balik LP Sukamiskin, Pollycarpus yang divonis 14 tahun penjara oleh Mahkamah Agung, melenggang keluar hanya dengan 8 tahun penjara. Alasannya: Pollycarpus berbuat baik selama di dalam penjara dan sudah melewati dua per tiga masa tahanan.

Untuk menyegarkan ingatan, Pollycarpus terbukti bersalah menaruh racun arsenik ke minuman Munir saat transit di Singapura, dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam pada 2004 silam. Bekas Presiden SBY menyebut kasus ini sebagai ‘ujian sejarah bangsa’. Pollycarpus memang sudah masuk penjara, tapi toh dalang utama tetap tak terungkap meski sudah 10 tahun berlalu.

LSM HAM Imparsial langsung menyebut pembebasan bersyarat Pollycarpus sebagai “kado” pertama yang buruk dari pemerintahan Joko Widodo soal  hak asasi manusia. Sementara Kontras menyebut ini sebagai ‘sinyal bahaya’ perlindungan HAM. Yang kecewa banyak, tapi yang paling dilukai adalah rasa keadilan.

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan, pembebasan bersyarat ini sesuai ketentuan. Sebagai warga negara, Pollycarpus sama seperti warga negara lainnya. Karena itu begitu dua per tiga masa tahanan terlewati, Pollycarpus dianggap layak untuk keluar penjara. Sampai 2018 nanti, Pollycarpus masih menjalani wajib lapor.

“Kita sudah mempertimbangkan banyak hal,” kata Menhukham Yasona Laoly. Betul begitu?

Komnas HAM mengaku sudah beberapa kali membuat analisa soal proses hukum yang dilalui Pollycarpus, juga soal kasus pembunuhan Munir secara keseluruhan. Dan ini menguatkan hasil Tim Pencari Fakta yang menyebutkan kalau pembunuhan Munir adalah sesuatu yang terorganisir. Jangan lupa juga pengakuan Hendropriyono kepada jurnalis investigasi Allan Nairn soal pembunuhan Munir. Bahwa Munir adalah target operasi BIN dan ia sendiri mengaku bertanggung jawab secara komando atas pembunuhan aktivis HAM tersebut. (Baca: KASUM: Batalkan Pembebasan Polsycarpus !)

BIN adalah lembaga negara. Dan Hendropriyono adalah salah satu orang di lingkar dalam Jokowi. Bukankah ini sebuah pertanda yang harusnya dibaca oleh sang presiden?

Sungguh, ini kado HAM yang buruk dari Pemerintahan Jokowi. Jokowi mampu menghadapi publik yang sengit dengan menaikkan harga BBM, tapi sampai saat ini belum menunjukkan giginya di soal-soal HAM. Polisi dan Kejaksaan Agung bisa membuka lagi laporan Tim Pencari Fakta dan Komnas HAM. Dan laporan dari TPF Munir sewajarnya dipublikasikan terbuka – supaya tak sia-sia dibentuk dan menggerus energi. Itu yang masi kita tunggu.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!