HAM, Jusuf Kalla, korban 1965, pelanggaran

Wakil Presiden Jusuf Kalla terkenal dengan gayanya yang blak-blakan, apa adanya. Terkadang ini menyakiti buat sekelompok orang. Tapi kemarin, pernyataan JK jelas menyakiti banyak kalangan.

Bekas Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut pemerintah takkan meminta maaf terhadap para korban pelanggaran HAM masa lalu. Alasannya sederhana, kasus-kasus tersebut belum terbukti. Dan pemerintah juga kesulitan dalam melakukan penyelidikannya karena kasus sudah berlangsung lama. Pernyataan JK tersebut semakin menyakitkan karena dilontarkan saat dunia memperingati hari HAM.

Kalau semata-mata melihat dari Seri kepraktisan, JK bisa jadi benar. Buat apa susah-susah mengurus pelanggaran HAM masa lalu? Makan waktu lama, pemerintah juga bakal berurusan dengan kelompok tentara yang tidak senang kasus-kasus tersebut diusut tuntas. Toh, sudah jadi rahasia umum kalau tentara, yang dulu dikenal dengan ABRI, disinyalir terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM.  Dan jumlah kasus dugaan pelanggaran HAM tak cuma satu. Ada cukup banyak kasus pelanggaran HAM yang tertunggak. Mulai dari pelanggaran HAM 1965, Talangsari, penculikan para aktivis kurun 1997-1998 sampai penembakan para mahasiswa dalam berbagai aksi unjuk rasa hingga kurun 1999.

Pengusutan pelanggaran HAM akan semakin berat jika sampai mengusik kelompok oposisi jadi-jadian di parlemen sana. Kenapa oposisi jadi-jadian? Karena gerombolan politisi ini hanya sekedar menyuarakan penolakan atas apapun yang dilakukan pemerintah. Tak peduli baik tidaknya kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah. Mengusik mereka, bisa jadi membangunkan gerombolan macan yang mengaum kesana-kemari tak tentu arah.

Kalau situasi itu yang terjadi, pemerintah tentu harus mengeluarkan tenaga ekstra, demi “menentramkan” kondisi. Ini supaya kebijakan pemerintah bisa berlangsung lancar. Tak banyak halangan, apalagi sampai anggaran ditahan. (Baca: Keluarga Korban Pelanggaran HAM Apresiasi Janji Jokowi Soal Penuntasan Kasus)

Tapi pemerintah tidak boleh lupa terhadap panduan bersama dalam kehidupan bernegara: UUD 1945. Perubahan kedua konstitusi yang dilakukan tahun 2000 silam mempertegas penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia alias HAM. Pasal 28D ayat 1 menyebut, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.  Ayat ini ditulis secara gamblang, agar tak ada multitafsir di sana.

Sebagai manusia,  Jusuf Kalla bisa jadi lupa akan isi konstitusi yang sudah beberapa kali diperbarui. Tak ada salahnya untuk membuka kembali lembar demi lembar halaman konstitusi. Pemerintah bisa meminta maaf kepada warganya yang menjadi korban pelanggaran HAM. Walikota Palu sudah memulainya dengan meminta maaf pada korban 1965, yang diikuti dengan program pemulihan hak mereka.

Jangan memupus harapan para korban. Itu sama dengan melanggar HAM mereka: hak mendapatkan persamaan di depan hukum.


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!