jokowi, intoleransi, fpi, ahok, wahid institute

Pemerintahan Jokowi masih punya PR untuk meminimalkan berbagai pelanggaran kebebasan beragama dan kasus intoleransi. Jumlah pelanggaran memang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Tapi itu lebih banyak terjadi akibat ada faktor-faktor lain yang lebih menyedot perhatian. Pemilu 2014 misalnya.

Berbagai pelanggaran dan kasus intoleransi itu masih terjadi karena aparat pemerintah masih tampak ragu untuk menindak para pelaku. Celakanya, kepolisian yang sejak reformasi diberi mandat penuh menangani keamanan warga sipil, justru acap bertindak tak netral. Wajar kalau The Wahid Institute yang kemarin mengeluarkan catatan tahunannya, menempatkan kepolisian sebagai salah satu pelaku pelanggaran terbesar kebebasan beragama dan intoleransi.

Pelaku pelanggaran lain sepanjang 2014 tampaknya juga tak berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah FPI yang beberapa waktu lalu melakukan demonstrasi besar menentang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hanya karena pejabat ini beretnis Tionghoa dan beragama Kristen.

Meski jelas-jelas menyebarkan kebencian berbasis SARA, toh pemerintah dan kepolisian tak bergerak jauh. Padahal isu sensitif semacam ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, di samping jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi negara. (Baca: Pemerintah: Kasus Intoleransi Langgeng karena Kepala Daerah Tak Netral)

Semangat menegakkan konstitusi, inilah yang selama ini hilang dari kepala para pejabat, baik birokrasi maupun kepolisian.Lihat saja kota Jogja. Kota yang dulu dikenal sebagai kota pelajar dengan semangat toleransi warganya yang begitu tinggi, kini sudah dirusak kelompok-kelompok intoleran. Dalam catatan The Wahid Institute, Jogja kini bahkan sudah masuk urutan kedua tertinggi dalam hal jumlah pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi. Sungguh menyedihkan!

Jelas kita tak boleh membiarkan Indonesia terus-menerus digerus ideologi dan tindakan intoleran. Negara harus tampil terdepan dalam menegakkan konstitusi yang menjamin kebebasan warganya untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Tak boleh ada satu kelompok merasa paling berhak hidup di republik ini dan menindas kelompok lain.

Kalau sebelumnya bekas Presiden Yudhoyono acap dinilai peragu, kita ingin Jokowi tak mengulangi sifat itu. Jokowi harus berani, atas nama konstitusi, berdiri paling depan menyelamatkan bangsa dari potensi disintegrasi. Kalau Kapolri, Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek tak bisa menjalankan tugasnya melindungi warga negara, solusinya gampang: pecat saja mereka. Ganti dengan yang lain.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!