Tindak Kekerasan di Pulau Pari

Undang-undang Pesisir menyebut, masyarakat berhak mengelola pulau-pulau kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku heran karena BPN bisa mengeluarkan sertifikat tanah terhadap satu pulau ini.

Rabu, 22 Nov 2017 06:50 WIB

Warga Pulau Pari berunjuk rasa tekait konflik lahan dengan perusahaan swasta

Petugas terlibat aksi saling dorong dengan pengunjuk rasa dari warga di Pulau Pari, Kepulauan Seribu terkait masalah sengketa lahan antara warga Pulau Pari dengan sebuah perusahaan swasta. (Foto: Antara/R. Rekotomo)

Penolakan atas penyegelan wilayah pesisir yang dikelola warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu rencananya akan berlanjut ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hari ini. Warga Pulau Pari berencana mengadukan kekerasan saat plang segel dipasang di tanah mereka, Senin lalu. 

Penyegelan oleh puluhan polisi, tentara dan Satpol PP ini dihadang warga - laki-laki, perempuan, tua dan muda. Warga menolak penyerobotan lahan oleh sebuah perusahaan swasta yang mengklaim memiliki 90% pulau tersebut dengan mengantongi puluhan sertifikat tanah. Sementara warga, yang sudah puluhan tahun di sana, justru tak punya sertifikat. Di penghujung hari, warga dan polisi dorong-dorongan ketika plang akan dipasang. Belasan warga pun terluka – diinjak, didorong, dipukul, dijambak, dicekik.

Setelah sekian lama, warga Pulau Pari sudah mengadu ke sana ke mari – ke Ombudsman, DPRD, Pemprov Jakarta sampai Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pengadilan Negeri Jakarta Utara malah menjatuhkan hukuman enam bulan bagi tiga nelayan karena dianggap melakukan pungutan liar kepada wisatawan. Sekarang, harapan diarahkan ke Komnas HAM. Warga akan melaporkan dugaan pelanggaran HAM karena melibatkan TNI dan Satpol PP dalam penyegelan tanah, padahal mereka tak punya wewenang untuk itu.

Undang-undang Pesisir menyebut, masyarakat berhak mengelola pulau-pulau kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku heran karena BPN bisa mengeluarkan sertifikat tanah terhadap satu pulau di Pulau Pari. Koalisi Selamatkan Pulau Pari masih akan menempuh jalur banding terhadap putusan PN Jakarta Utara terhadap warga Pulau Pari. Ini saatnya Komnas HAM ikut bertindak – karena tindakan kekerasan untuk kasus apa pun tak bisa dibiarkan.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.