Kepercayaan

Kementerian Pendidikan mencatat ada 187 kelompok penghayat kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi. Sedangkan Dirjen Kependudukan mencatat jumlahnya ada lebih 138 ribu jiwa.

Jumat, 24 Nov 2017 05:14 WIB

Penganut Kepercayaan Sunda Wiwitan di sidang MK

Penganut kepercayaan Sunda Wiwitan menyaksikan sidang dengan agenda pembacaan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (7/11). (antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) meminta pemerintah tak menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mencantumkan kata Penghayat Kepercayaan. MK pada beberapa pekan lalu memutuskan  kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk tak lagi dikosongkan tapi ditulis Penghayat Kepercayaan. Aturan yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu digugat oleh para penghayat kepercayaan.

Ketua DP-MUI Din Syamsuddin menggunakan dasar Ketetapan MPR  tahun 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara(GBHN) sebagai dasar penolakannya. Dalam Tap yang berusia hampir 40 tahun itu ada tertulis bahwa penghayat kepercayaan bukanlah agama. Dalam Tap itu juga disebut pembinaan dilakukan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Itu sebab Din lantas meminta para penghayat aliran kebatinan itu kembali kepada Islam.

Kementerian Pendidikan mencatat ada 187 kelompok penghayat kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi. Sedangkan Dirjen Kependudukan mencatat jumlahnya ada lebih 138 ribu jiwa. Angka itu diperkirakan akan bertambah, ini lantaran sebelum putusan MK mereka mencatatkan diri sebagai pemeluk 6 agama yang diakui pemerintah. Salah satu pemohon uji materi itu contohnya yang terpaksa berbohong dengan keyakinannya agar bisa mendapatkan layanan publik.

Berkurangnya jumlah pengikut jadi sebab munculnya penolakan.  Sebab lain  lantaran tak ingin kepercayaan itu disejajarkan sebagai agama.  Penolakan semacam itu atau meminta pemerintah membangkang pada putusan MK yang final dan mengikat, sepatutnya tak dilakukan. Apalagi hukum tertinggi di negeri ini UUD 45, memberikan jaminan hak bagi setiap warganya untuk beragama atau meyakini kepercayaan.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Sumur Minyak Tradisional Terbakar, Puluhan Warga Aceh Timur Mengungsi

  • Polisi Masih Selidiki Kebakaran Sumur Minyak di Aceh
  • Pemerintah Hong Kong Janji Bantu Indonesia Ungkap Kasus Bank Century
  • Dortmund Pertimbangkan Gunakan Jasa Arsene Wenger

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.