Menguji KPK

Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak henti-henti berusaha ditelikung.

Jumat, 20 Nov 2015 10:00 WIB

Foto: KBR/Danny

Foto: KBR/Danny

Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak henti-henti berusaha ditelikung. Setelah penarikan Jaksa Yudi oleh Kejaksaan Agung, kali ini datang dari Komisi Hukum DPR. Hingga semalam tak ada kejelasan kapan uji kelayakan dan kepatutan calon pemimpin (capem) KPK akan dilaksanakan. Alih-alih segera melaksanakan uji, DPR balik mengancam akan meminta pemerintah membentuk kembali panitia seleksi (pansel) bila syarat pencalonan tak dipenuhi.

Para wakil rakyat itu mempersoalkan prosedur seleksi yang dilaksanakan pansel. Parlemen menilai pansel menyalahi sejumlah prosedur, seperti batas waktu pendaftaran yang diperpanjang. Argumennya menurut Undang-Undang KPK waktu pendaftarannya adalah 14 hari kerja. Namun pansel memperpanjangnya menjadi hampir satu bulan dengan alasan sedikitnya peminat yang mendaftar. 

Lainnya adalah hasil seleksi pansel yang membagi delapan capem KPK dalam empat kriteria. Yakni; bidang pencegahan, penindakan, manajemen dan bidang supervisi, koordinasi dan monitoring. Untuk yang ini, DPR berdalih membutuhkan capim yang menguasai keseluruhan bidang. 

Jauh hari pansel sudah menjelaskan, pembidangan dilakukan berdasarkan pemetaan tantangan KPK dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai Undang-Undang. Pansel yang keseluruhannya perempuan itu menegaskan pembidangan sekadar usulan alias DPR punya hak untuk tak melihat keempat bidang tersebut.

Penjelasan itu tampaknya tak bisa begitu saja diterima parlemen. DPR masih menunggu pansel menyerahkan ratusan ratusan dokumen terkait capem. Padahal waktu semakin dekat. Masa kerja kepemimpinan KPK periode ketiga ini tak sampai satu bulan lagi. Bila pekan depan para wakil rakyat memutuskan menolak dan meminta pansel dibentuk lagi, maka jelas sudah apa yang ada di benak mereka. 

Tarik ulur, hingga kelak calon yang muncul adalah orang-orang yang bisa menyenangkan DPR. Orang-orang yang tak amanah dalam perang melawan korupsi. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

OTT di PN Jaksel, KPK Tetapkan Dua Orang Tersangka

  • DPR Akan Panggil Panglima TNI Terkait Pembelian Helikopter AW 101
  • Polres Jombang Temukan Modus Penjualan Narkoba Secara Kredit
  • Presiden AS Pilih Pertahankan Pasukan dari Afghanistan

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta