Basuki Tjahaja Purnama, ahok, dprd, Hanif Dhakiri, pencitraan

Perubahan itu gerak pasti. Seperti orang berjalan yang senantiasa menuju ke depan. Yang tak pasti adalah buahnya. Maka, banyak orang bijak menyarankan untuk tak membuang sia-sia setiap kesempatan bagi perubahan.

Hari-hari ini sebetulnya kita bukan lagi sedang berbicara. Hari-hari ini kita tengah berada persis di suatu gerbang perubahan yang arah lurus-liku, terjal-landai, licin-kerasnya ditentukan oleh kita semua. Saban hari publik membaca, mendengar, dan menonton berbagai aksi pejabat negara dan daerah dengan respon decak. Ada yang kagum, banyak yang sekadar menaruh harap.

Tegas-kerasnya Basuki Tjahaja Purnama memimpin Jakarta, misalnya. Terakhir, ia menantang DPRD Jakarta untuk mau direkam dan diunggah ke internet segala sidang mengenai rancangan anggaran belanja Jakarta. Bila DPRD menolak, Basuki Tjahaja Purnama atawa Ahok, tak mau juga datang ke sidang. Motifnya adalah publik bisa ikut mengawasi, memantau langsung, dan bila ada yang main-main dengan angka alias curang, bisa langsung ketahuan. Ahok sendiri sering mengunggah ke internet rapat-rapat atau pertemuannya dengan kepala dinas atau swasta. (Baca: KemenPAN-RB Puji Kepemimpinan Ahok di DKI)

Ini namanya keterbukaan. Banyak yang menilai berlebihan. Menyindir sebagai pencitraan. Seperti kisah Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang menggerebek satu kantor penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, dua hari lalu. Katanya, Menakernya Jokowi ini pencitraan saja. Menteri Susi Pudjiastuti yang rajin blasak blusuk juga dianggap cari muka ke publik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang marah-marah ke petugas jembatan timbang dianggap lebay alias berlebihan. Padahal Gubernur menangkap basah aksi pungutan liar yang terjadi.

Mungkin masyarakat mulai letih. Setelah 10 tahun penuh ruangnya dipenuhi oleh proyek pencitraan dan cari muka pejabat negara. Dari mulai Bupati sampai Presiden. Di sisi lain, masih ada kelompok di kekuasaan dan birokasi yang memang tak mau berubah. Perubahan bagi para penyembah status quo itu berarti ancaman. Perubahan akan membuat kenyamanan mereka berbuat curang selama ini terganjal, dan malah mengakibatkan mereka ke penjara.

Kita harus waspada pada rasa letih. Sebab, celah inilah yang dapat dimanfaatkan bagi kaum rakus yang ingin terus curang di negeri ini. Jadi, kalau sejauh kita lihat aksi-aksi para pejabat itu menguntungkan rakyat, tetap saja kita harus bilang: itu bagus. Bahwa mereka mencari muka ke publik? Ya memang ke siapa mereka harus minta dukungan kalau bukan ke publik?

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!