kedaulatan, Gulfstream, tni, pesawat

Senin lalu, wilayah udara di atas Kupang, NTT dihebohkan dengan aksi kejar-kejaran antara pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara dan pesawat  gulfstream milik Arab Saudi. Pesawat Gulfstream dipaksa turun di Bandara El Tari karena tak memiliki izin memasuki wilayah Indonesia.

Masih soal masuknya pesawat asing, pada 28 Oktober, pesawat Sukhoi Indonesia juga memaksa turun pesawat sipil Singapura. Pesawat itu tanpa perasaan bersalah melintas di atas di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak.

Sebelumnya, Rabu, 22 Oktober, TNI Angkatan Udara juga mencegat sebuah pesawat asing dengan rute penerbangan Darwin-Cebu. Pesawat Australia tersebut melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin. (Baca: Pilot Asing Diduga Intai Indonesia)

Sementara itu, Angkatan Laut Indonesia juga menunjukkan ketegasannya. Dalam sepekan terakhir, mereka berhasil menangkap lima kapal asing yang memasuki wilayah perairan yurisdiksi Indonesia tanpa izin.

Semua kejadian ini bisa saja memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang diintai oleh negara lain? Apakah mereka mau menjajal seberapa tegas kepemimpinan Jokowi-JK menghadapi gangguan pihak asing? (Baca: Soal Kedaulatan NKRI, Jokowi Lebih Tegas Dibanding SBY)

Apa pun motifnya, tugas aparat keamanan adalah tetap menjaga setiap jengkal tanah air Indonesia dari gangguan musuh, siapapun presidennya, baik dari sipil maupun militer.

Tindakan ini juga memberi sinyal pada negara lain agar tidak seenaknya masuk wilayah Indonesia. Kita perlu beri apresiasi tinggi untuk kesigapan angkatan udara dan laut Indonesia.

Tapi tugas mengamankan republik tak pernah selesai. Kita perlu waspada dengan ulah Malaysia  yang sering kali mencari masalah dengan mengganggu patok-patok batas di wilayah Kalimantan. Juga di wilayah perbatasan RI-Timor Leste yang masalah garis batasnya hingga kini tak kunjung rampung.

Sayangnya, tugas mengamankan negara ini belum didukung oleh peralatan yang memadai.

Hingga saat ini, pasukan TNI AU memiliki total delapan squadron yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ini dianggap belum cukup untuk bisa menindak semua potensi ancaman yang terkait pelanggaran di ruang udara RI, terutama di kawasan Indonesia timur.

Sedangkan untuk menjaga wilayah maritim, kekuatan Indonesia hanya 70 persen. Menteri Perrtahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, Indonesia masih membutuhkan tambahan pesawat tempur dan kapal selam untuk menjaga perairan Indonesia.

Tanpa sistem pertahanan yang mumpuni, Indonesia rentan kehilangan banyak aset penting. Investasi peralatan dan senjata dibutuhkan, untuk melindungi kepentingan dalam negeri yang banyak hilang.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!