pns, korupsi, Yudi Chrisnandi, aparatur negara

Berapa sebetulnya jumlah ideal pegawai negeri sipil atau PNS yang dibutuhkan negeri ini?

Jumlah total PNS secara nasional saat ini sebetulnya cukup banyak, 4,7 juta orang. Tapi bila dibanding jumlah penduduk yang mencapai 250 juta sekian jiwa, rasionya kurang dari dua persen. Artinya, setiap 100 warga Indonesia dilayani satu dua orang PNS saja.

Bayangkan betapa repot dan melelahkannya kerja PNS.

Teorinya begitu. Tapi tunggu dulu. Bayangan kerepotan itu ternyata tak terlihat di dunia nyata. Yang ada justru sorotan negatif terhadap kinerja PNS. Mereka yang mestinya melayani rakyat dengan sepenuh hati, malah bekerja tanpa semangat, tidak berkualitas, tidak kompeten, bahkan banyak yang memperkaya diri lewat korupsi.

Memang ada yang berkinerja baik, tapi sedikit. Kebanyakan bekerja seadanya. Malah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pernah menyebut 40 persen aparatur kita berkinerja jeblok. Survei internasional bahkan menyoroti layanan birokrasi Indonesia termasuk di peringkat terendah di Asia bahkan dunia.

Itulah mengapa kita perlu memberi dukungan penuh kepada pemerintahan Joko Widodo yang hendak menghentikan sementara rekrutmen calon pegawai negeri sipil selama lima tahun ke depan.

Birokrasi sudah waktunya dibenahi. PNS kita sudah lama menjadi beban negara. Belanja aparatur tahun depan bahkan sudah memakan 20 persen atau seperlima dari total anggaran negara. (Baca: Penghematan, Tunjangan PNS Akan Dipotong)

Bandingkan dengan anggaran kesehatan yang hanya lima persen dari total APBN. Belum lagi pada 2016 nanti kita akan mengalami ledakan jumlah pensiun yang jumlahnya hampir setengah dari total PNS saat ini. Pemerintah akan terbebani lagi karena harus menyiapkan anggaran sekitar Rp160 triliun untuk membayar dana pensiun aparatur yang kita tahu kinerjanya mengecewakan. (Baca: Jika Jokowi Moratorium PNS 5 Tahun, Banyuwangi Minus 4 Ribu Pegawai)

Kita sangat berharap pemerintahan Jokowi melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yudi Chrisnandi bisa mengubah birokrasi kita yang tambun, lamban dan malas menjadi ramping, gesit dan bekerja profesional. Bila perlu pensiunkan dini para PNS yang kinerjanya buruk.

Dua tahun lagi jumlah PNS kita memang akan berkurang setengahnya. Tidak masalah. Dengan sistem pelayanan yang lebih baik, seperti penggunaan teknologi jaringan online dan lain-lain, juga upgrade atau peningkatan kapasitas pada aparatur yang tersisa, maka kita yakin pelayanan publik akan menjadi lebih baik.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!