fpi, ahok, konstitusi

Surat penting itu mestinya hari ini sampai di meja Menteri Hukum dan HAM. Pengirimnya adalah pelaksana tugas Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Ahok mengirimkan surat itu kemarin setelah didemo Gerakan Masyarakat Jakarta kemarin dalam aksi berjudul “Aksi Sejuta Umat Lengserkan Ahok”.

Ini aksi kesekian dari FPI menentang Ahok yang sedianya dilantik jadi Gubernur DKI Jakarta pada 18 November mendatang. Alasannya macam-macam. Salah satunya terlihat dari spanduk yang mereka bawa kemarin: Ahok Musuh Islam. Tak jelas betul apa dasar tudingan tersebut. Saat Idul Adha lalu memang sempat beredar isu kalau Ahok melarang umat Islam berkurban, tapi itu langsung dibantah Ahok. Di akun Twitternya Ahok langsung mewanti: “Jangan sembarangan mainkan isu.” (Baca: Ini Surat Ahok Terkait Pembubaran FPI)

Ahok tak pernah berhenti galak soal FPI. Dan catat, ini bukan soal sentimen pribadi, tapi soal prinsip. FPI melanggar konstitusi dan Pancasila sehingga tak patut ada di bumi Indonesia, kata Ahok. Ini pernyataan keras yang ditunggu-tunggu seantero tanah air, tak cuma di Jakarta. Karena FPI tak hanya meresahkan warga Jakarta dengan aksi mereka, tapi banyak daerah di tanah air.

Wanti-wanti berikutnya dikeluarkan Ahok: “Kalau menolak saya hanya karena agama dan menyebar fitnah macam-macam, maka FPI tidak layak ada di Indonesia!” (Baca: Salim Alatas: Negara Tak Bisa Bubarkan FPI)

FPI adalah momok di banyak daerah. Bukan karena membuat jalanan macet dengan aksi mereka, tapi karena apa yang mereka lakukan dan teriakkan di jalanan adalah sesuatu yang meresahkan. Memberi wajah buruk pada nama Islam yang sejatinya agama yang damai. Mengatasnamakan umat Islam yang tak sudi disandingkan dengan aksi brutal FPI. Juga mengatasnamakan warga Jakarta dengan menyebut kelompok yang mendemo Ahok kemarin sebagai Gerakan Masyarakat Jakarta. Coba jelaskan, masyarakat Jakarta mana yang mereka wakili? Apa mesti diingatkan kalau Jokowi-Ahok adalah pemenang Pemilu Gubernur yang diikuti oleh seluruh warga Jakarta?

Dan langkah mengajukan gubernur tandingan dalam aksi kemarin adalah lelucon yang sungguh tak lucu. Sang gubernur tandingan itu adalah Ketua Gerakan Masyarakat Jakarta, Fahrurrozi Ishaq. Entah siapa pula dia.

Melihat semua itu, wajar kalau Ahok meminta pemerintah pusat membubarkan FPI. Lagi pula, siapa sih yang bakal kehilangan kalau FPI bubar?

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!