Ahok dan Warga Kosmopolit

Seorang pemimpin memang tak boleh dinilai dari aspek suku atau agamanya, melainkan kompetensi dan tindakannya. Negara tidak boleh takut dengan pelaku intoleran!

Kamis, 20 Nov 2014 09:23 WIB

ahok, kosmopolit, jakarta, gubernur, tionghoa

Pelantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Rabu kemarin (19/11) oleh Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi kehidupan toleransi bangsa ini. Presiden Jokowi pun membuat sejarah untuk Ahok yang menjadikannya sebagai keturunan Tionghoa pertama dan gubernur beragama non-Muslim kedua yang bisa menjadi orang nomor satu di ibu kota negara. Gubernur DKI Jakarta pertama dari kalangan non-Muslim adalah Henk Ngantung yang diangkat Presiden Soekarno pada 27 Agustus 1964.

Kita tahu, pelantikan Ahok bukan tanpa hambatan. Sebagian kalangan DPRD DKI Jakarta dan ormas intoleran Front Pembela Islam (FPI) selama ini berupaya mati-matian membatalkan pelantikan Ahok. Namun, Presiden Jokowi bergeming. Ia memilih tetap menjalankan amanat undang-undang untuk melantik bekas wakilnya di Pemprov DKI itu. (Baca: Ahok Tunggu Tindak Lanjut Pembubaran FPI)

Boleh jadi, peristiwa ini sangat langka bahkan sulit terlaksana di ibu kota negara yang kita tahu sebagian besar penduduknya beragama Islam. Ahok pun mengaku ketiban pulung karena bisa dilantik menjadi gubernur. Ia pun menjadi gubernur pertama yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Selain penghormatan pada konstitusi dan undang-undang, peristiwa ini menjadi pelajaran bangsa ini dalam kehidupan toleransi. Ideologi dan kepentingan politik yang berbasis suku, agama, ras dan golongan (SARA) harus disingkirkan demi kepentingan umum dan bangsa. Sebab kita tahu, Ahok selama ini menunjukkan kinerja yang baik untuk menjadi pemimpin di Jakarta. Ia terbukti bersih dari korupsi, berani, tegas serta mau dan bisa bekerja.(Baca: Setelah Jadi Gubernur, Ahok Akan Selamatkan 634 RW di Jakarta)

Ini yang membuat Ahok didukung warga Jakarta baik secara langsung maupun di dunia maya. Hari Minggu (16/11) melalui tanda tangan, warga Jakarta menyatakan dukungannya kepada bekas Bupati Belitung Timur itu. Di dunia maya pada Jumat (14/11) lalu, tanda pagar #GubernurAhok mendominasi linimasa media sosial Twitter dan menjadi trending topic dunia. Itu bukti, warga Jakarta sudah kosmopolit secara intelektual.

Warga Indonesia, tak hanya Jakarta, mesti berubah. Seorang pemimpin memang tak boleh dinilai dari aspek suku atau agamanya, melainkan kompetensi dan tindakannya. Negara tidak boleh takut dengan pelaku intoleran!

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wakapolri Tegaskan Tak Ada Pengamanan Khusus terkait Rencana Kembalinya Rizieq

  • JK Bantah Asian Games 2018 Kekurangan Dana
  • 5 Kecamatan di Karo Gelap Gulita Akibat Erupsi Sinabung
  • Netanyahu Kecam Pernyataan PM Polandia Soal Dalang Holocaust

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.