Ahok dan Warga Kosmopolit

Seorang pemimpin memang tak boleh dinilai dari aspek suku atau agamanya, melainkan kompetensi dan tindakannya. Negara tidak boleh takut dengan pelaku intoleran!

Kamis, 20 Nov 2014 09:23 WIB

ahok, kosmopolit, jakarta, gubernur, tionghoa

Pelantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Rabu kemarin (19/11) oleh Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi kehidupan toleransi bangsa ini. Presiden Jokowi pun membuat sejarah untuk Ahok yang menjadikannya sebagai keturunan Tionghoa pertama dan gubernur beragama non-Muslim kedua yang bisa menjadi orang nomor satu di ibu kota negara. Gubernur DKI Jakarta pertama dari kalangan non-Muslim adalah Henk Ngantung yang diangkat Presiden Soekarno pada 27 Agustus 1964.

Kita tahu, pelantikan Ahok bukan tanpa hambatan. Sebagian kalangan DPRD DKI Jakarta dan ormas intoleran Front Pembela Islam (FPI) selama ini berupaya mati-matian membatalkan pelantikan Ahok. Namun, Presiden Jokowi bergeming. Ia memilih tetap menjalankan amanat undang-undang untuk melantik bekas wakilnya di Pemprov DKI itu. (Baca: Ahok Tunggu Tindak Lanjut Pembubaran FPI)

Boleh jadi, peristiwa ini sangat langka bahkan sulit terlaksana di ibu kota negara yang kita tahu sebagian besar penduduknya beragama Islam. Ahok pun mengaku ketiban pulung karena bisa dilantik menjadi gubernur. Ia pun menjadi gubernur pertama yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Selain penghormatan pada konstitusi dan undang-undang, peristiwa ini menjadi pelajaran bangsa ini dalam kehidupan toleransi. Ideologi dan kepentingan politik yang berbasis suku, agama, ras dan golongan (SARA) harus disingkirkan demi kepentingan umum dan bangsa. Sebab kita tahu, Ahok selama ini menunjukkan kinerja yang baik untuk menjadi pemimpin di Jakarta. Ia terbukti bersih dari korupsi, berani, tegas serta mau dan bisa bekerja.(Baca: Setelah Jadi Gubernur, Ahok Akan Selamatkan 634 RW di Jakarta)

Ini yang membuat Ahok didukung warga Jakarta baik secara langsung maupun di dunia maya. Hari Minggu (16/11) melalui tanda tangan, warga Jakarta menyatakan dukungannya kepada bekas Bupati Belitung Timur itu. Di dunia maya pada Jumat (14/11) lalu, tanda pagar #GubernurAhok mendominasi linimasa media sosial Twitter dan menjadi trending topic dunia. Itu bukti, warga Jakarta sudah kosmopolit secara intelektual.

Warga Indonesia, tak hanya Jakarta, mesti berubah. Seorang pemimpin memang tak boleh dinilai dari aspek suku atau agamanya, melainkan kompetensi dan tindakannya. Negara tidak boleh takut dengan pelaku intoleran!

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Hakim Sunarto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Non-Yudisial

  • Polres Solo Buru Puluhan Orang Penganiaya yang Menewaskan Suporter Persebaya
  • Dinas Rahasia Amerika Tangkap Pria Bersenjata dekat Kantor Perwakilan Iran
  • Cal Crutchlow: Saya Bukan Pebalap Medioker

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.