OPINI

Tunda

"Untuk membentuk Densus Tipikor, Mabes Polri meminta anggaran Rp 2,6 triliun. Hampir sepertiga biaya atau hampir Rp 800 miliar akan digunakan untuk membayar gaji lebih 3600 pegawainya."

Rapat Selasa siang kemarin di istana memutuskan untuk menunda pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan penundaan lantaran masih banyak kajian yang harus dilakukan untuk pembentukan Densus yang digagas kepolisian itu. Di antaranya sinergi dengan kejaksaan dan sulitnya anggaran Densus lantaran RAPBN 2018 diperkirakan pada pekan ini akan disahkan.

Untuk membentuk Densus Tipikor, Mabes Polri meminta anggaran Rp 2,6 triliun. Hampir sepertiga biaya  atau hampir Rp 800 miliar akan digunakan untuk membayar gaji  lebih 3600 pegawainya. Sisanya untuk belanja modal, peralatan dan operasional. Anggaran sebesar itu tentu tidak bisa langsung masuk dalam RAPBN 2018.

Sejak jauh hari Kejaksaan Agung menolak untuk berada satu atap dengan Densus Tipikor sesuai keinginan Kapolri Tito Karnavian. Di depan parlemen pada pekan lalu, Jaksa Agung Prasetyo berdalih penolakan untuk menjaga independensi dan memperkuat kerja sama. Dia yakin penanganan kasus korupsi akan tetap berjalan lancar meski berbeda atap asal dilakukan dengan benar.

Selain memutuskan menunda pembentukan Densus Tipikor, rapat di istana menegaskan untuk fokus memperkuat lembaga antikorupsi yang sudah ada. Pesan ini tentu saja ditujukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Pemberantasan Korupsi di kepolisian, dan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tipikor (Satgasus P3TPK) yang ada di kejaksaan.

Sepatutnya ketiganya segera membenahi diri untuk memastikan perang pemberantasan korupsi dimenangkan. Penundaan mesti jadi cambuk untuk makin mempergencar pencegahan, pengawasan dan penindakan.  Memastikan setiap rupiah uang negara yang keluar dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Bukan kepentingan segelintir orang yang selalu mencari celah untuk menggarong duit negara. 

• densus tipikor
• Menkopolhukam Wiranto
• Kapolri Tito Karnavian
• Jaksa Agung HM Prasetyo
• KPK