Duri dalam Daging

Pelepasan dokumen rahasia ini ibarat melengkapi kepingan puzzle sejarah yang hilang tentang apa sebetulnya yang terjadi tanggal 30 September 1965 dan hari-hari berikutnya.

Kamis, 19 Okt 2017 05:24 WIB

Dokumen rahasia yang dibuka NSA

Dokumen rahasia yang dibuka NSA

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Berbagai catatan peristiwa 1965, dari sudut pandang korban maupun peneliti, dari dalam dan luar negeri,  tak sedikit kita jumpai. Yang terbaru, ‘rekaman’ komunikasi rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada pemerintah Amerika Serikat, antara Oktober 1965 hingga Maret 1966. Pemerintah Amerika Serikat melalui National Archives and Records Administration (NARA) menyatakan 39 telegram tidak lagi rahasia (deklasifikasi), sejak Selasa lalu. Dokumen itu kini bisa diakses publik, tentu saja pemerintah. 

National Security Archive,  lembaga nonprofit di bidang kajian deklasifikasi dokumen, adalah yang memperjuangkan pelepasan dokumen itu menyatakan upaya ini untuk menjawab banyaknya pertanyaan publik mengenai peristiwa pembunuhan massal pada 1965-1966.

Jejak komunikasi kabel itu mengurai bagaimana peristiwa mengerikan itu terjadi 52 tahun lalu. Saat itu 500 ribu orang yang diduga terlibat organisasi PKI tewas dibunuh, jutaan lainnya dipenjarakan karena dituduh pendukung komunis di Indonesia. Dari Medan Sumatera Utara hingga Nusa Tenggara Timur.

Dokumen itu juga memperlihatkan bagaimana peran angkatan bersenjata Indonesia dalam pembunuhan massal itu, upaya mereka melibatkan ormas keagamaan di Indonesia dan keterlibatan Amerika Serikat yang dikomandoi Soeharto.

Pelepasan dokumen rahasia ini ibarat melengkapi kepingan puzzle sejarah yang hilang tentang apa sebetulnya yang terjadi tanggal 30 September 1965 dan hari-hari berikutnya. Sekarang,  agar gambaran peristiwa itu menjadi utuh, pemerintah Indonesia semestinya bisa mengambil langkah serupa , membuka dokumen mengenai peristiwa itu. Terutama dokumen milik Tentara Nasional Indonesia  (TNI).

Alih-alih mempelajari dokumen itu TNI menegaskan tidak akan mengubah pandangan mereka terhadap Gerakan 30 September 1965 (G30S). TNI menyebut seluruh fakta sudah tertuang dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa pada 1966 hingga 1978.Saat itu pemerintah menggelar setidaknya 24 mahkamah militer sebagai peradilan terhadap para petinggi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituding berada di balik rencana kudeta dan pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat. Seluruhnya divonis bersalah.

Jika terus besikap tutup mata macam begini, selamanya peristiwa ini jadi duri dalam daging. Kita terus berdebat tentang siapa korban – siapa dalang. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.