Konsesi Lahan

Menurut Orang Rimba, Sabtu lalu rumah mereka dibakar. Mereka diancam akan ditembak bila nekad masih tinggal di kawasan yang diklaim lahan perusahaan.

Rabu, 12 Okt 2016 00:25 WIB

Presiden Jokowi menemui Orang Rimba

Presiden Jokowi menemui warga Orang Suku Rimba (foto: Antara).

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Seratusan keluarga orang Rimba kini resah. Memberanikan diri, mereka mendatangi  Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. Jauh-jauh dari  lahan tempat mereka mencari penghidupan di wilayah Terap Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari mereka menyampaikan kegundahannya.

Menti Ngelembo, pemangku adat Orang Rimba wilayah Terap mengadukan perusahaan yag telah mengusir dan mengintimidasi Orang Rimba. Menurut Orang Rimba, Sabtu lalu rumah mereka dibakar. Mereka diancam akan ditembak bila nekad masih tinggal di kawasan yang diklaim lahan perusahaan.  Perusahaan juga dituding menutup akses jalan keluar masuk kawasan tersebut sehingga Orang Rimba tidak bisa menggunakan layanan kesehatan dan pendidikan. 

Menanggapi itu, Gubernur berjanji akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melindungi Orang Rimba. Gubernur menjanjikan akan menindak tegas pelaku pembakaran dan pengusiran suku anak dalam itu.

Maret tahun lalu sebenarnya konflik antara perusahaan dan orang rimba itu sudah dituntaskan. Saat itu Gubernur, Menteri Sosial dan perusahaan bertemu membahas lahan yang biasanya dijelajahi orang rimba itu. Saat itu perusahaan menyepakati memberikan 114 hektare lahan di kawasan hutan tanaman industrinya yang lebih dari 9 ribu hektare.

Perusahaan sepatutnya tak mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Apalagi jauh sebelum perusahaan mendapat izin, kawasan itu merupakan wilayah jelajah orang rimba. Di tempat itulah turun temurun mereka hidup. Menutup lahan bagi orang Rimba sama saja memutus mereka dari sumber hidup.

Tindakan perusahaan yang ingkar janji dan melakukan kekerasan mestinya diberi sanksi. Mencabut izin konsesi perlu dipertimbangkan. Agar memberi efek jera bagi perusahaan lain yang juga tengah menghadapi masalah dengan warga adat dan menggunakan cara-cara kekerasan. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.