KBR Sesalkan Pelarangan Liputan Penolakan Pembangunan Gereja di Pasar Minggu

Undang-undang No 40/1999 tentang Pers pasal 4 ayat 1 menyebut kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Minggu, 02 Okt 2016 15:29 WIB

Aksi tuntut kebebasan pers. Foto: KBR

KBR mengecam pelarangan liputan penolakan pembangunan gereja di Pasar Minggu oleh Kapolsek Jagakarsa pada Minggu (2/10/2016). Jurnalis KBR yang datang ke lokasi gereja GBKP Pasar Minggu dihalang-halangi oleh polisi dan sekelompok warga. Jurnalis KBR juga menerima intimidasi dan tudingan sebagai ‘provokator’ dari sekelompok warga dan diminta polisi untuk meninggalkan lokasi liputan dengan alasan ‘menjaga stabilitas nasional’.

Seorang warga dengan baju berlogo FPI di bagian bahu memaksa memeriksa tanda pengenal jurnalis dan mengambil foto yang bersangkutan. Kapolsek Jagakarsa Sri  Bhayakari minta kejadian ini ‘tidak diekspos’ dan meminta wartawan meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, beredar surat tertanggal 30 September 2016 nomor 887/-1.856.21 dengan kop Walikota Jakarta Selatan yang meminta pengurus GBKP Pasar Minggu untuk sementara menghentikan kegiatan ibadat di lokasi saat ini, yaitu di RT 014/RW 04, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Alasannya, demi ketentraman dan ketertiban masyarakat karena GBKP belum memiliki IMB rumah ibadah. Surat ini ditandatangani oleh Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi. 

Larangan liputan dan pengusiran terhadap jurnalis adalah bentuk pelanggaran terhadap kerja jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang. Tindakan ini bisa mengebiri kebebasan pers yang sudah diatur dalam UU No 40/1999 tentang Pers. Publik berhak tahu apa yang terjadi dengan larangan ibadah terhadap GBKP Pasar Minggu yang dikeluarkan Pemkot Jakarta Selatan, termasuk mengapa pihak gereja kesulitan mendapatkan IMB yang sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun. 

Untuk itu kami meminta polisi memberikan jaminan perlindungan terhadap kerja jurnalistik sesuai Undang-undang yang berlaku. Polisi juga mesti bertindak tegas terhadap massa intoleran, bukannya menghalang-halangi proses liputan di lapangan dengan alasan apa pun.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Gugat Pemprov DKI soal Keterbukaan Informasi Reklamasi

  • Pengamat: Ada Barter Antara Perppu dengan Tambahan Fasilitas DPR
  • Polisi Temukan Selebaran ISIS Bernada Ancaman
  • LN: 2 Negara Capai Kesepakatan Baru soal Sengketa Laut Cina Selatan

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR