Bom Waktu Konflik Agraria

Mulanya adalah protes petani terhadap pengerasan jalan yang dianggap merusak ladang mereka, pekan lalu. Protes berakhir bentrok, 12 petani jadi tersangka. Warga juga mengaku kerap mendapat teror .

Rabu, 19 Okt 2016 23:52 WIB

Demo Petani

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria melakukan aksi menuntut pemerintahan Jokowi-JK untuk segara melaksanakan reforma agraria sejati. (foto: Antara)


Karawang mencekam. Tiga desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat ibarat kampung mati. Sunyi ditinggal penghuni.  Bertahap sejak pekan lalu keluarga petani meninggalkan Desa Wanakerta, Wanajaya dan Margamulya. Lebih 1000 orang berpencar ke pinggiran Karawang, masuk ke Purwokerto, sebagian lain ke Jakarta. Apa pasal?

Mulanya adalah protes petani terhadap pengerasan jalan yang dianggap merusak ladang mereka, pekan lalu. Protes berakhir bentrok, 12 petani jadi tersangka. Warga juga mengaku kerap mendapat teror dan intimidasi. Mereka diancam bakal dipenjarakan jika menolak uang ganti rugi penggusuran dari PT Pertiwi Lestari. Sebab itu warga melarikan diri.

PT Pertiwi Lestari mengklaim telah mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 1998. Dengan itu perusahaan merasa berhak membangun di atas lahan seluas 797 hektar itu. Sementara versi petani, tanah eks partikelir warisan Belanda itu sudah mereka garap selama puluhan tahun. Apalagi, pada 2015 lalu, Kepala BPN saat itu, Ferry Mursyidan Baldan mengeluarkan surat agar perusahaan tidak menggarap kawasan tersebut. Pasalnya warga tengah mengajukan sertifikasi tanah mereka.

Sengketa tanah yang berujung konflik antara petani dan perusahaan bukan hal baru di Karawang. Kasus pengusiran paksa juga sempat terjadi pada 2014 lalu. Saat itu tujuh ribu polisi bersenjata  lengkap diturunkan untuk mengeksekusi lahan garapan petani. 1200 KK di tiga desa kehilangan rumah dan lahan garapan mereka.

Menengok catatan Kantor Staf Kepresidenan, ada 2600 kasus konflik agraria yang terjadi tahun ini menanti untuk segera diselesaikan. Konflik lahan yang menyebar di seantero negeri ini ibarat bom yang sewaktu waktu bisa saja meledak dan menimbulkan kerugian lebih besar. Tepat dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, kita mendesak agar ini bisa menjadi prioritas pemerintah. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang