Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (KBR/Danny)

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (KBR/Danny)

Hari ini, tepat setahun yang lalu, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia di depan sidang MPR. Harapan publik begitu tinggi kepada mereka, untuk membenahi seribu satu masalah dan memenuhi seribu satu janji yang sudah diucapkan di masa kampanye pemilihan presiden.

Sulit menilai secara obyektif, bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama setahun ini. Bagi pihak yang selama ini menjadi oposisi Jokowi, akan memberi rapor pemerintahan Jokowi-JK dengan warna merah. Mereka menyoroti nilai tukar rupiah saat ini yang melemah dibandingkan setahun lalu saat rupiah masih di bawah Rp10 ribu per dolar Amerika. Atau pertumbuhan ekonomi yang menurun dan inflasi serta utang luar negeri yang meningkat.

Belum lagi kondisi politik yang awut-awutan, komunikasi lintas kementerian lemah, dan sebagainya. Pemerintahan Jokowi-JK juga dianggap lemah dalam penegakan hukum, terutama karena tidak bisa mengangkat pamor Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang terus terpuruk.

Sementara pihak yang mendukung Jokowi-JK menyoroti keberanian pemerintah mengalihkan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor produktif. Subsidi BBM yang selama ini menjadi beban APBN dialihkan ke pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur mulai dilakukan di mana-mana; waduk, pelabuhan, hingga jalan lintas pulau. 

Pemerintahan Jokowi juga terlihat serius untuk memangkas birokrasi yang selama ini menjadi hambatan dunia usaha, investasi dan pelayanan publik. Juga keberanian pemerintah menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan yang di pemerintahan sebelumnya bebas tanpa sanksi.

Kenyataan memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Kita harus akui belum banyak yang menggembirakan dari kinerja pemerintahan Jokowi-JK di tahun pertama ini. Tapi tidak adil jika kita menyebut pemerintahan Jokowi-JK gagal, atau program Nawacita gagal, dan raport penuh nilai merah.

Rakyat adalah pihak yang paling pas untuk menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Sejumlah survey memang menunjukkan turunnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Ini harus menjadi perhatian bagi pemerintahan Jokowi-JK, khususnya para menteri yang dianggap berkinerja buruk.

Momen ini juga bisa jadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk mengganti para menteri yang kinerjanya tidak sesuai harapan. 


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!