Kereta Cepat

Setelah suara penolakan mereda, Pemerintah memastikan tetap melanjutkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kamis, 15 Okt 2015 10:00 WIB

Foto: Antara

Foto: Antara

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Setelah suara penolakan mereda, Pemerintah memastikan tetap melanjutkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. China akhirnya dipilih ketimbang Jepang sebagai pemegang proyek prestisius tersebut. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung pada awal Oktober lalu.

Ini bukan proyek negara, tidak pakai biaya APBN, tapi pakai skema business-to-business. Meski begitu sedikitnya 12 pejabat kementerian dan pemerintah daerah dilibatkan dalam proyek ini. Mulai dari Menko Perekonomian sampai Bupati Bandung Barat, dari Menteri Pertahanan sampai Gubernur Jakarta. Selain itu, konsorsium BUMN juga ditugaskan terlibat, dipimpin oleh PT Wijaya Karya.

Atas restu Presiden, Wijaya Karya mengatakan akan mulai membangun kereta cepat pada awal 2016 mendatang. Menteri BUMN Rini Soemarno memperkirakan total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sekitar Rp 78 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen atau Rp 56 triliun akan dibiayai oleh China Development Bank (CDB) dengan jatuh tempo pinjaman 40 tahun.

Yang lebih penting lagi ketimbang semua rincian itu adalah penjelasan: kenapa kita perlu punya kereta cepat Jakarta-Bandung? Seberapa genting kah kita punya kereta tersebut? Cita-cita ini belum jelas betul sehingga proyek ini terasa dipaksakan. Jika sekadar memudahkan mobilitas, kan sudah ada jalur tol yang sudah membuat jarak Jakarta-Bandung cukup 2-3 jam saja. Apa itu belum cukup?

Kita jadi bertanya-tanya, skala prioritas apa yang dipakai oleh pemerintah sehingga memandang proyek kereta ini super penting? Padahal di saat yang sama, ada suara-suara kekhawatiran yang menunjuk bahwa pembangunan ini bisa makin memperbesar ketimpangan Jawa dan luar Jawa. Padahal Presiden Joko Widodo sejak lama terdengar berambisi membangun infrastruktur di luar Jawa demi menyokong pertumbuhan ekonomi.

Tapi proyek ini sudah dapat restu. Yang bisa dilakukan sekarang adalah mengawasi pemerintah serta BUMN yang terlibat untuk betul-betul bekerja. Kita juga mesti waspada soal utang jangka panjang yang mengikat dalam proyek ini. Jangan sampai ujung-ujungnya pemerintah mesti turun tangan dan menyuntikkan bala bantuan. Nah kalau sudah begitu, kita-kita juga yang harus tanggung akibatnya.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR