militer, peradilan militer

Tentara Nasional Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-69 hari ini. Peringatan yang biasanya digelar setiap 5 Oktober itu ditunda hari ini, lantaran bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Di tengah keramaian parade peralatan militer dari kapal sampai pesawat udara, ada satu soal reformasi di militer yang hingga kini belum dituntaskan.

Pada 10 tahun silam, buah dari reformasi, lahir UU TNI yang menegaskan pelanggaran hukum pidana  umum yang dilakukan anggota TNI maka tunduk pada peradilan umum. Tapi, aturan itu baru bisa dijalankan bila sudah ada revisi dari Undang-Undang Peradilan militer tahun 1997.

Sayangnya, 10 tahun berlalu, alih-alih menjadikan revisi UU Peradilan Militer sebagai prioritas, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono malah memilih mendahulukan RUU Hukum Disiplin Militer yang telah disahkan DPR pada bulan lalu. Tak heran, bila muncul tudingan tak ada keseriusan dalam mereformasi TNI. Padahal, aturan ini dianggap mustajab untuk menyelesaikan pelanggaran atau konflik yang kerap terjadi dan melibatkan anggota TNI.

Tengok catatan lembaga hak asasi manusia Imparsial, sepanjang pemerintahan SBY terjadi 92 kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI. Selain itu ada 19 kasus bentrokan antara anggota TNI dan polisi. Munculnya kasus itu diduga karena gesekan kepentingan yang tak ada urusannya dengan institusi, seperti menjadi beking alias pelindung dari bisnis ilegal.(Baca:Imparsial Desak Jokowi Revisi UU Soal Peradilan Militer)

Para pelanggar hukum itu kebanyakan tak mendapat hukuman maksimal di peradilan militer. Tak ada efek jera, hingga berulang kali terjadi. Lihat tuntutan dan putusan peradilan militer atas penyerangan di penjara Cebongan, Yogyakarta  yang dilakukan anggota pasukan elit Kopasus hingga menewaskan empat orang tahanan. Tuntutan oditur maksimal hanya 12 tahun penjara, yang kemudian saat vonis dikorting hakim menjadi 11 tahun penjara. Padahal jika menggunakan pijakan hukum pidana (KUHP) pembunuhan berencana semacam itu ancamannya bisa hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Karena itu pemerintah dan DPR mesti mengagendakan revisi UU Peradilan Militer. Hanya dengan itu, amanat UU bahwa TNI dibangun mengacu pada prinsip demokrasi dan supremasi sipil akan menjadi nyata.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!