kabinet, jokowi, kpk, ppatk, rini soemarno

Hari-hari ini Presiden Joko Widodo tengah sibuk berkutat menyeleksi dan memilih calon menteri. Maklum saja dari 43 nama yang disodorkan dalam daftar kandidat menteri ternyata ada nama yang mendapat rapor merah dan kuning. Ponten diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Diduga mereka terkait korupsi atau punya potensi bermasalah.

Menurut sumber KBR, setidaknya ada delapan nama di antara ke-43 calon itu yang dinilai tidak layak untuk menjabat sebagai menteri. Di antaranya yang disebut-sebut adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Bekas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada masa SBY ini memang pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam kasus suap dana Proyek Percepatan Infrastruktur Daerah. (Baca: Delapan Nama Tak Lolos, Pengumuman Kabinet Jokowi Kemungkinan Mundur)

Nama lainnya adalah Kepala Staf Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno. Bekas Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang sangat dekat dengan Megawati ini juga pernah diperiksa dalam kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas BI (BLBI).

PDI Perjuangan, partai pendukung Presiden Joko Widodo, seperti disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Basarah telah meminta pengumuman kabinet ditunda saja. Menurut rencana Jokowi akan mengumumkan kabinetnya kemarin malam (Selasa, 21/10) di kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Langkah Presiden Jokowi menunda pengumuman nama-nama calon menteri yang akan mengisi 33 pos kementerian dan tiga lembaga negara setingkat menteri sudah tepat. Jokowi perlu berhati-hati memilih calon pembantunya, jangan sampai hanya karena ada titipan dari orang-orang terdekatnya, lantas bersikap sembrono.Tapi juga jangan terlalu lama, karena pengumuman ini memang ditunggu berbagai kalangan. (Baca: Jokowi Harus Libatkan Rakyat dalam Menyusun Kabinet)

Publik berharap banyak terhadap pemerintahan baru ini. Parameter pertama apakah harapan itu bakal mewujud atau tidak akan terlihat dari figur-figur yang bakal mengisi kabinet. Ada satu saja nama yang bermasalah, reaksi publik akan keras.

Tuntutan agar pemerintahan Jokowi benar-benar tampak baru dan segar, bukan diisi oleh figur-figur bermasalah, sungguh wajar. Profil kabinet yang diisi orang-orang kompeten dan bersih pasti akan mendapat dukungan besar. Sebaliknya, jika mengecewakan, dukungan itu dengan mudah bakal berbalik menjadi perlawanan.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!