fpi, tulungagung, Sahri Mulyo, Forum Peduli Tanah Adat Minahasa, ahok

Angin segar itu berhembus dari Tulungagung, Jawa Timur. Kabupaten yang berjarak 140-an km dari Pacitan, kota kelahiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini membuat gebrakan. Sang Bupati Sahri Mulyo awal pekan lalu secara tegas menolak rencana deklarasi kelompok Front Pembela Islam ( FPI). Alasannya sederhana, Tulungagung selama ini sudah ‘ayem-tentrem’. Tak perlu diusik keamanannya.

Penolakan yang dilakukan Bupati Tulungagung Sahri Mulyono bukan yang pertama. Kita mencatat penolakan serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Di Kalimantan Tengah misalnya, 2012 lalu warga setempat sampai memenuhi bandara Cilik Riwut demi menghadang empat utusan FPI Pusat yang akan menghadiri deklarasi FPI setempat. Singkat cerita, deklarasi bubar dan utusan FPI Pusat dipaksa pulang. (Baca: Pemuda Dayak: Tak Ada Tempat untuk FPI di Kalteng)

Di tahun yang sama, warga Sulawesi Utara juga melakukan aksi yang sama. Salah satu kelompok penolaknya adalah Forum Peduli Tanah Adat Minahasa. Juru bicaranya, Joppie Worek menyebut keberadaan FPI yang arogan bisa merusak toleransi antar umat beragama di sana. Kepada pemerintah setempat, kelompok ini minta agar tak ada ruang gerak yang diberikan kepada kelompok FPI.

Tahun berikutnya penolakan terhadap FPI semakin keras. Aksi sweeping yang kerap dilakukan FPI secara sepihak menuai dampak. Warga Kendal, Jawa Tengah melawan segerombolan anggota FPI yang melakukan razia.

Di Jakarta, FPI mulai kena batunya. Saat mendemo wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, kelompok ini mengeluarkan sifat aslinya, berlaku anarkistis. Polisi tak tinggal diam. Polisi sempat mengepung markas pusat kelompok ini di Petamburan, Jakarta Pusat. Hasilnya, 20 orang ditangkap, tapi pemimpinnya buron.


Ahok bersikap keras. Pengganti Jokowi sebagai Gubernur Jakarta ini menyerukan pembubaran FPI. Setali tiga uang, kepolisian menyatakan sudah mengirim surat permintaan pembubaran FPI ke Kementerian Dalam Negeri. (Baca: Ahok Ingin Bubarkan FPI)

FPI memang menjadi masalah tersendiri bagi warga dan aparat keamanan. Tindak tanduk dan ucapannya sering dinilai membahayakan kesatuan bangsa. Mengutip Bupati Tulungagung, FPI bisa membahayakan keadaan ‘adem-tentrem’ yang berjalan sekarang. Nilai toleransi dan keberagaman bisa rusak karena keberadaannya.

Kementerian Dalam Negeri kabarnya tengah mengkaji semua dokumen tentang FPI. Sejumlah pelanggaran yang mereka lakukan, bisa menjadi alasan untuk membubarkannya. Kebebasan berserikat tak boleh dicemari dengan tindakan kriminal.

Jangan beri ruang bagi kelompok intoleran.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!