jokowi, iman, obor rakyat, ite, Darmawan Sepriyosa

Kamis pekan lalu jadi hari yang sial buat Iman. Rumah pria 24 tahun yang bekerja di pabrik tusuk sate itu tiba-tiba didatangi empat orang pria. Setelah tanya ini itu, Iman digelandang ke Markas Kepolisian Indonesia, di bilangan Jakarta Selatan. Selang 24 jam kemudian, penyidik menyematkan status tersangka buatnya.

Apa salah Iman? Polisi mencokoknya dengan tuduhan melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Penghinaan dilakukan lewat akun facebooknya dengan mengunggah beberapa gambar dan kalimat bermuatan SARA terhadap Jokowi.

Polisi menggunakan Undang-undang ITE dan Pornografi untuk menjerat pemuda yang tinggal di Ciracas Jakarta Timur tersebut. Reaksi atas penangkapan Iman bermunculan. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang menyebutnya sebagai tindakan berlebihan aparat hukum.

Mereka yang mendukung penahanan Iman menyebut, perbuatan sang pemuda Ciracas itu kelewat batas. Apalagi yang menjadi sasaran keisengannya seorang presiden. Sedangkan mereka yang menolak, menyebut, pemerintahan Jokowi tak ubahnya masa Soeharto berkuasa yang sensitif terhadap kritik publik.

Pengacara Iman, Fahmi menyebut apa yang dilakukan kliennya hanya keisengan semata. Iman tak tahu apa dampak dari perbuatannya. Bahkan sang Ibu Mursidah bertekad menemui Jokowi. Buruh harian di Pasar Kramat Jati ini berencana mencium kaki Jokowi demi mendapatkan maaf untuk anaknya.

Tapi betulkah penangkapan Iman karena Jokowi tersinggung? Atau ini karena polisi terlalu aktif mencari perhatian? Selain kasus Iman, kepolisian sebenarnya juga punya kewajiban memproses kasus tabloid Obor Rakyat yang beredar semasa kampanye pemilu presiden.(Baca: Polri: Berkas Perkara Obor Rakyat Telah Dilimpahkan ke Kejaksaan)

Dibandingkan kasus Iman, kasus Obor Rakyat jauh lebih berat unsur pidananya. Ini karena tabloid Obor Rakyat tak hanya berisi fitnah kepada Jokowi secara pribadi, tetapi juga karena potensinya memecah belah masyarakat lewat isu suku dan agama. Apalagi kasus ini juga melibatkan bekas Asisten Staf Khusus Presiden SBY, Setiyardi Budiono selain seorang wartawan bernama Darmawan Sepriyosa.

Kasus penghinaan kepada pribadi Presiden sebaiknya memang didrop saja. Tapi penyebaran kebencian berbasis SARA wajib hukumnya untuk dituntut di pengadilan. Penyebaran kebencian bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat. (Video: Kicauan yang Berujung Penjara)

Kecuali memang ditemukan unsur penyebaran kebencian berbasis SARA, buruh pabrik tusuk sate itu sebaiknya dibebaskan saja. Tapi pada saat yang sama, kita mendesak agar kepolisian segera memproses kasus tabloid Obor Rakyat yang tak jelas penanganannya hingga kini.



Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!