Balada Pornografi

Jokowi dituduh berbuat keras kepada orang kecil.

Jumat, 31 Okt 2014 05:47 WIB

gugatan Jokowi kepada tukang sate pornografi

AUDIO

Malang sungguh seorang tukang tusuk sate. Ia ditangkap polisi gara-gara mengunggah gambar porno di Facebook. Gambar ia ambil dari internet, lalu kepala si lelaki diganti muka Joko Widodo. Sejak 20 Oktober lalu, Joko Widodo resmi menjadi presiden. Dan masalah yang sebetulnya bisa sederhana lalu jadi rumit.

 

Jokowi dituduh berbuat keras kepada orang kecil. Bayangkan, tukang tusuk sate loh. Presiden ngurusin tukang tusuk sate, apa tak ingat ia banyak janji ketika kampanye?

 

Masalahnya, pertama, aduan terhadap tindakan MA—demikian inisial tersangka—dilakukan pada bulan Juli ketika Jokowi belum jadi presiden. Artinya, tuduhan bahwa Jokowi menggunakan kewenangannya secara berlebihan dianggap gugur. Pada titik ini, pengguna media sosial harus menyadari bahwa komentar mereka banyak sekali yang tak berdasar pada pengetahuan kronologis mengenai kasus.

 

Kedua, tindakan MA mengunggah materi pornografi memang tak bisa dibenarkan. Begini, UU Pornografi sendiri mengundang sejumlah masalah. Dan kantor berita ini, ketika tahun-tahun pembahasan rancangan undang-undang itu telah menyatakan sikap jelas menolak sebagian besar isinya dan meminta agar tak diundangkan. Tapi, tetap ada yang bisa disepakati seputar pornografi. Yakni mengenai penyebarluasan.

 

Sederhana saja: ada batas usia untuk mengakses materi pornografi. Terus terang kita marah ketika Ariel dipenjara gara-gara merekam adegan seksnya yang sangat pribadi. Itu hak Ariel dan pasangan seksnya. Tapi, bila itu disebarluaskan, lalu siapa saja bisa mendapat tanpa batas usia, maka si pengedar harus dihukum.

 

Di sisi selanjutnya, ada dilema penegakan hukum soal ini karena UU Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengandung sejumlah masalah yang membatasi kebebasan warga negara. Dilema ini harus diakhiri. Yang terjadi adalah MA melakukan perbuatan tidak patut. Sesuai namanya, tidak patut, maka hukum yang berlaku bukanlah pemenjaraan. Masyarakat harus belajar memberi hukuman.

 

Tapi karena polisi sudah melaksanakan tugas, maka baiknya dihormati juga. Biarkan ini diproses hingga selesai sembari mendesak mereka menyelesaikan pekerjaan lain yang lebih memiliki dasar pidana kuat. Fitnah oleh penerbit dan penulis Obor Rakyat, misalnya.


(Baca juga: Pak Jokowi, Jangan Penjarakan Imen

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Pecah Antrian, PT ASDP Merak Pisahkan Kendaraan Pemudik Dengan Kendaraan Niaga

  • Desa Sambirejo Timur Tolak Jenazah Pelaku Teror di Mapolda Sumatera Utara
  • Pengamat: Eks ISIS Harus Direhabilitasi Sebelum Kembali ke Masyarakat
  • Lima Hari Bertugas, Dokter Anestesi Ditemukan Meninggal Dunia

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?