Pelemahan KPK

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo alih-alih mendukung dan memperkuat KPK, malah mengusulkan untuk memindahkan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi kembali ke Kejaksaan Agung.

Rabu, 13 Sep 2017 05:34 WIB

Jaksa Agung di Komisi III DPR RI

Jaksa Agung Prasetyo dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Pada Ahad lalu orang nomor satu di negeri ini Presiden Joko Widodo  menegaskan tidak akan membiarkan upaya-upaya pelemahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi memastikan sebagai lembaga pemberantasan kejahatan luar biasa, KPK harus dijaga. Dia menegaskan untuk memperkuat KPK demi percepatan pemberantasan korupsi.

Tapi ucapan itu sepertinya tak digubris para pembantunya. Saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Jaksa Agung  Muhammad Prasetyo alih-alih mendukung dan memperkuat KPK, malah mengusulkan untuk memindahkan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi kembali ke Kejaksaan Agung. Prasetyo merujuk pada negeri jiran Malaysia dan Singapura yang kewenangan penuntutan dalam kasus korupsi tetap berada di kejaksaan. Prasetyo mengklaim model itu lebih efektif, ditunjukkan dengan tingginya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kedua Negara  dibanding Indonesia.

Bukan kali itu saja apa yang diujarkan Presiden tak diserap, dihayati  dan dilakukan oleh para pembantunya. Alih-alih menjalankan instruksi atasannya, para pejabat itu punya kecenderungan untuk bertindak 'semau gue'. Lupa, jabatan itu disandang karena tugas untuk menjalankan visi dari Presiden.

Sikap itulah yang kemudian menimbulkan syak wasangka ada agenda tersembunyi menghancurkan KPK dari luar dan dalam. Lihat misalnya apa yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan. Bukannya segera menuntaskan penyerangan yang nyaris membutakan matanya, polisi juga Kejaksaan Agung memilih memberi perhatian pada laporan-laporan terhadap Novel terkait pencemaran nama baik dan kekerasan di Bengkulu.

Bulan depan tepat 3 tahun Joko Widodo dilantik sebagai presiden. Sepatutnya ada evaluasi menyeluruh terhadap kabinetnya. Jangan ragu mengganti pejabat yang tak mendukung percepatan pemberantasan korupsi. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

Alasan Panitia MocoSik Festival 2018 Larang Penjualan Buku Komunis

  • Kembangkan Aplikasi Street View, Google Diminta Jaga Hak Privasi Warga
  • Kembangkan Google Street View, Warga yang Keberatan Bisa Mengadu
  • DPRD Banyumas Bakal Panggil Pelbagai Pihak terkait Kasus Pemukulan Guru ke Siswa

Diabetes kerap menjadi masalah yang mengkhawatirkan di Indonesia. Penyakit yang satu ini berkaitan erat dengan pola gaya hidup sehat, mulai dari makanan hingga aktivitas fisik.