Rata

Jejak air mata warga sudah kering. Begitu pula isak tangis ratusan warga yang semula punya rumah, semula punya penghidupan, semula punya atap di atas kepala mereka. Luka itu tertoreh dalam.

Kamis, 29 Sep 2016 06:00 WIB

Penggusuran Kampung Bukit Duri

Alat berat digunakan untuk merobohkan bangunan saat melakukan pembongkaran permukiman penduduk di kawasan Bukit Duri, Jakarta. (foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


Bukit Duri, Jakarta Selatan, kini rata dengan tanah. Termasuk Sanggar Ciliwung yang dibangun Sandyawan Sumardi sejak tahun 2000 lalu. Itu semua tinggal cerita. Juga puing-puing berdebu. “Mohon fotokan saya untuk terakhir kali,” pinta Sandyawan.

Jejak air mata warga sudah kering. Begitu pula isak tangis ratusan warga yang semula punya rumah, semula punya penghidupan, semula punya atap di atas kepala mereka. Luka itu tertoreh dalam. Dampak sosial dari penggusuran memang tak pernah kecil.

Di hari yang sama penggusuran terjadi di Bukit Duri, Presiden Joko Widodo menyebut kriteria yang dibutuhkan sebagai sosok bakal calon gubernur DKI Jakarta. Yang pertama, mampu membangun Jakarta. Kedua, punya komitmen besar dalam membangun. Ingatan langsung melayang pada Joko Widodo saat menjadi Gubernur Jakarta. Dalam kontrak politiknya, ditulis kalau pemenuhan dan perlindungan hak warga kota meliputi permukiman kumuh yang tidak digusur, tapi ditata.

Apa yang terjadi di Bukit Duri kemarin, jauh dari janji posisi Gubernur Jakarta yang kini dipegang Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok. Jika mau menata, maka ada banyak opsi yang bisa dipilih. Salah satunya yang diajukan oleh Sanggar Ciliwung yang dibangun oleh Sandyawan Sumardi. Usulan mereka bernama Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri. Rusun dirancang lima lantai, dengan lantai dasar untuk lahan usaha warga. Empat lainnya untuk tempat tinggal. Rusun dibuat zig zag sehingga menyisakan ruang antarbangunan. Ini adalah permukiman yang dibangun dengan kesadaran penuh atas gaya hidup warganya – mempertahankan suasana kampung dan mendapatkan udara yang lebih terbuka.

Pasal 33 ayat 3 Konstitusi kita menyebut, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu tak kita lihat di Bukit Duri.

Itu semua tinggal cerita. Sekarang, sudah rata dengan tanah.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Sampaikan Pledoi, Andi Narogong: Saya Salah Dan Minta Maaf Kepada Seluruh Rakyat Indonesia

  • Penyuap Panitera PN Jaksel Dituntut 3 Tahun Penjara
  • Presiden Jokowi Bahas Industri Pertahanan dan Kesejahteraan Prajurit dengan Panglima TNI
  • Menteri Pendidikan: Ada Ketidaksengajaan Sebut Yerusalem Ibu Kota Israel

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi