Presiden Joko Widodo meninjau pengoperasioan Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Pr

Presiden Joko Widodo meninjau pengoperasioan Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta (foto: Antara)


Survei yang digelar  lembaga kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyimpulkan masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Tingkat kepuasan ini naik dari survei tahun lalu dan merata hampir di semua sektor. Bila tahun pertama survei pada Oktober lalu kepuasan mencapai 50,6 persen, pada Agustus ini naik menjadi 66,5 persen.

Survei CSIS digelar pada pertengahan Agustus lalu di 34 provinsi dengan margin error 3,1 persen. Dari empat bidang utama pemerintahan, ekonomi mengalami peningkatan tertinggi dari 30 persen menjadi 46,8 persen. Komitmen ketahanan pangan, melindungi usaha kecil dan peningkatan daya beli mendapat kepercayaan responden hingga di atas 60 persen.

Peningkatan tertinggi berikutnya ada di bidang  politik, diikuti hukum dan maritim. Responden menilai komitmen memperkuat Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) meningkat dari sebelumnya 62,6 persen menjadi 74,6 persen. Sedangkan komitmen mendorong reformasi kepolisian mendapat kepercayaan 65 persen dan pemberantasan mafia peradilan 62,4 persen. 

Di atas kertas kita melihat angka-angka  menunjukkan optimisme publik pada kepemimpinan Jokowi-JK. Tapi di lapangan --setidaknya di pemberitaan-- sepertinya tak melulu seperti itu. Masih kerap muncul kabar kelompok minoritas dan pinggiran didiskriminasi bahkan teraniaya. Aparat abai melindungi hak mereka sebagai warganegara.

Kita juga menyaksikan bagaimana pemodal mendapat banyak fasilitas hingga berani tidak senonoh menyandera dan menolak aparatur negara yang tengah  menyelidiki kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kita juga tak melihat contoh baik reformasi di kepolisian. Yang muncul justru keluarnya belasan Surat Perintah penghentian Penyidikan (SP3) kasus karhutla oleh Kepolisian Riau. Tak lama muncul foto petinggi kepolisian di daerah itu yang tengah kongkow dengan bos perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan. 

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Jokowi-JK sepatutnya memberi perhatian lebih pada penegakan hukum. Pembangunan ekonomi  tanpa hukum yang berkeadilan, hanya mengembalikan model pemerintahan orde baru belaka. Pemerintahan korup yang dirubuhkan oleh gerakan mahasiswa dan rakyat. 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!