Diplomasi Nara

Muda, cantik dan cerdas tentu tak relevan dalam melihat keberhasilan sebuah diplomasi.

Jumat, 30 Sep 2016 08:41 WIB

Ilustrasi Diplomasi Papua

Ilustrasi Diplomasi Papua

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Nama Nara Rakhmatia beberapa hari ini jadi perbincangan hangat di media pemberitaan juga media sosial. Diplomat perempuan  itu dinilai berhasil mencuri perhatian saat sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Pada Rabu ini  Nara membacakan sikap Pemerintah Indonesia atas kecaman 6 pemimpin negara di Kepulauan Pasifik. Dalam Sidang PBB itu, negara-negara itu prihatin dengan pelanggaran  hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di  Papua dan Papua Barat. Mereka menyerukan agar warga bumi cendrawasih diberi kebebasan menentukan nasib sendiri.

Media-media lantas mengangkat sosok Nara dengan beragam judul. Dari mulai diplomat muda bungkam 6 negara pasifik sampai diplomat  cantik  dan cerdas “tampar” pemimpin negara pengecam Indonesia. Nyaris semua media menyematkan kata  muda, cantik dan cerdas pada berita tentang sosok perempuan yang berusia 34 tahun itu.  

Masalahnya apa penyampaian diplomasi pemerintah melalui Nara itu berhasil? Muda, cantik dan cerdas tentu tak relevan dalam melihat keberhasilan sebuah diplomasi. Pernyataan sikap yang disampaikan oleh seorang diplomat muda  dalam pertemuan tingkat kepala negara bisa saja diartikan sebagai sebuah pelecehan. Indonesia tak memandang penting negara-negara di timur Indonesia itu. Alih-alih menteri luar negeri yang menyampaikan hak jawab pemerintah, malah sosok yang tak dikenal  tampil membacakan tanggapan resmi pemerintah Indonesia.

Diplomasi adalah seni dalam proses perundingan. Di situ kesombongan Indonesia ini bisa malah jadi bumerang. Dalam perundingan, penghargaan atas posisi seseorang penting untuk jadi pesan. Menyodorkan seorang diplomat muda seolah memberi pesan negara-negara Melanesia itu kecil tak setara dengan Indonesia. Pun dengan menyodorkan banyaknya  aturan HAM yang telah diratifikasi Indonesia dan klaim pelanggaran HAM mustahil terjadi tanpa diketahui dan diperiksa.  

Kalau yakin betul menghormati HAM seperti dikatakan Nara, Pemerintah sepatutnya membuka Papua bagi siapa saja. Sila datang dan saksikan sendiri, betapa warga Papua begitu mencintai NKRI. Berani? 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Pecah Antrian, PT ASDP Merak Pisahkan Kendaraan Pemudik Dengan Kendaraan Niaga

  • Desa Sambirejo Timur Tolak Jenazah Pelaku Teror di Mapolda Sumatera Utara
  • Pengamat: Eks ISIS Harus Direhabilitasi Sebelum Kembali ke Masyarakat
  • Lima Hari Bertugas, Dokter Anestesi Ditemukan Meninggal Dunia

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?