wakil rakyat, korupsi, dprd, menggadaikan surat keputusan

Apa kesan anda ketika mendengar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD di berbagai daerah menggadaikan Surat Keputusan SK Pengangkatan mereka di bank? Tak ada yang melarang kalau benak anda berkata, Dasar matre! Atau, Ah, mereka menggadaikan SK karena sudah habis-habisan semasa kampanye pemilu legislatif lalu. Semua kata hati anda, sah saja. Apalagi sebagian sepertinya benar adanya.

Di antara separuh anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat yang menggadaikan SK-nya ada yang mengaku mendapat beberapa ratus juta untuk menambah modal bisnisnya. Jika benar begitu, tindakan anggota dewan ini mengesankan betul kalau ia lebih mengutamakan kantong pribadinya, ketimbang memikirkan rakyat yang diwakilinya. Belum lagi bekerja, sudah memanfaatkan situasi untuk memupuk kekayaan.

Wakil rakyat di daerah lain beralasan demi membayar utang-utangnya semasa kampanye pileg lalu. Dan ada juga yang menggunakannya untuk membangun rumah. Lalu, sebagian lagi belum menggadaikan, karena merasa belum butuh uang. Tapi mungkin lain waktu akan mengikuti langkah teman-temannya itu. Dua alasan itu, juga mengesankan mereka mendahulukan kepentingannya, ketimbang para pemilihnya.

Kalau mau mempersoalkan apakah itu etis atau tidak, rasanya ini tindakan tiada guna alias percuma saja. Karena kalau menoleh sejarah, melanggar aturan pun mereka tak segan. Apalagi ini cuma gadai menggadai, yang ada dasar aturannya di sisi perbankan, dan di sisi lain belum ada ketentuan yang melarang mereka berbuat demikian. (Baca: Di Cirebon, Anggota DPRD Gadaikan Mobil Dinas)

Barangkali yang perlu kita kritisi adalah transparansi keuangan mereka, transparansi sistem anggaran daerah dalam menggaji mereka, transparansi dalam mengalokasikan tunjangan-tunjangan mereka. Ada pengakuan begini, seorang penggadai SK mendapat Rp300 juta. Setiap bulan ia mencicil Rp10,5 juta, dari gajinya Rp15 juta sebulan.Artinya, uang gaji dia tinggal Rp4,5 juta.

Lalu, bagaimana ia memenuhi kebutuhan hidupnya bulan itu? Ya dari aneka macam tunjangan, yang nilainya bisa berlipat dari gaji pokoknya. Nah, bagian ini yang sering misterius alias tak nyata diketahui publik. Sampai di sini, tak bisa juga kita menyimpulkan bahwa kewajiban mencicil ke bank itu akan membuat ekonominya sulit. Lalu, untuk memenuhinya, menggunakan jalan pintas bernama korupsi.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!