Wahai Politisi, Kembalikan Suara Rakyat!

Ayo kita belajar bersama mengenai pentingnya berdemokrasi, menentukan sendiri pemimpinannya.

Kamis, 25 Sep 2014 09:41 WIB

politisi, suara rakyat, dprd, ruu pilkada

Banyak yang bilang politik itu mirip sinetron di televisi. Kisahnya naik turun, tokoh jahat biasanya penuh muslihat. Rela menjegal siapa saja demi ambisi pribadi. Sementara penonton dibuat bodoh dengan jalan cerita yang tak masuk logika.

Itu juga yang terjadi dalam politik Indonesia. Contoh terbaru adalah cerita seru seputar Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang rencananya akan diparipurnakan hari ini.

Melalui RUU itu Koalisi Merah Putih ingin ‘mengebiri’ hak rakyat dalam memilih kepala daerah secara langsung dengan mengubah mekanismenya menjadi pemilihan secara tidak langsung lewat DPRD.

Para politisi ini seakan tak rela melihat masyarakat sedikit tenang pasca pemilihan presiden lalu. Setelah Mahkamah Konstitusi mengesahkan Joko Widodo sebagai presiden terpilih, banyak yang berharap situasi politik kembali mendingin dan masyarakat bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa.

Nyatanya, putusan MK hanyalah awal drama politik yang berkelanjutan hingga saat ini.

Sejumlah alasan mereka ajukan. Mulai dari pilkada langsung rawan politik uang sampai soal munculnya konflik horizontal di masyarakat. Alasan itu sudah berulang kali dibantah banyak pengamat.

Tapi yang paling menyakitkan, masyarakat lagi-lagi hanya dianggap penonton. Suara masyarakat yang mendukung pilkada langsung hanya dianggap angin lalu. Manuver Koalisi Merah Putih ini hanya bertujuan untuk memenuhi ambisi segelintir orang, bukan kepentingan masyarakat.

Padahal, jika pilkada dilakukan di DPRD, kita tidak akan punya lagi kepala daerah dan wakilnya yang berani menindak birokrat pemalas dan menendang para  koruptor seperti yang dilakukan Jokowi dan Ahok di DKI Jakarta atau Tri Rismaharini di Surabaya.

Para politisi ini mestinya sadar bahwa legitimasi tidak lagi didasarkan kepada kekuatan elit partai, melainkan pada mekanisme demokrasi. Menggagas kembali pilkada tak langsung mengingatkan kita pada era Orde Baru. Apakah kita akan kembali ke masa awal sebelum reformasi?  Jawabannya, Tidak!

Harusnya semua elit politik mendukung upaya negara ini menuju demokrasi yang sesungguhnya. Di mana rakyat menjadi pemilik kedaulatan tunggal di negara ini. Kalaupun pilkada langsung masih menemui kendala, biarlah bangsa ini belajar menuju ke arah yang lebih baik.(Baca: Kisruh RUU Pilkada, APKASI: Semua Bupati Walikota Dukung Pilkada Langsung)

Ayo kita belajar bersama mengenai pentingnya berdemokrasi, menentukan sendiri pemimpinannya.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Sampaikan Pledoi, Andi Narogong: Saya Salah Dan Minta Maaf Kepada Seluruh Rakyat Indonesia

  • Penyuap Panitera PN Jaksel Dituntut 3 Tahun Penjara
  • Presiden Jokowi Bahas Industri Pertahanan dan Kesejahteraan Prajurit dengan Panglima TNI
  • Menteri Pendidikan: Ada Ketidaksengajaan Sebut Yerusalem Ibu Kota Israel

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi