TNI dan Konglomerasi

Tapi, bukankah tak ada makan siang yang gratis? Apakah ada jaminan Mayapada Group tak akan meminta kompensasi dalam bentuk proyek-proyek lain di tubuh TNI?

Minggu, 21 Sep 2014 21:55 WIB

Panglima TNI Moeldoko angkat penasehat, Dato Sri Tahir CEO Mayapada Group, kesejahteraan prajurit

Pekan lalu Panglima TNI Moeldoko menunjuk pendiri sekaligus CEO kelompok usaha Mayapada, Dato Sri Tahir, sebagai penasehat bidang kesejahteraan prajurit TNI. Tak pelak, penunjukan konglomerat ini langsung mendapat sorotan.

Pertanyaan yang langsung muncul adalah apakah tak ada konflik kepentingan atas pengangkatan seorang konglomerat, meskipun hanya sebagai penasehat, terhadap TNI? 

Undang-Undang TNI memang tak menyebut apakah seorang panglima boleh atau tidak mengangkat seseorang di luar lembaga menjadi penasehat. Dalam undang-undang itu hanya disebut, antara lain sebagai tentara profesional, TNI tidak boleh berbisnis.

Lantas siapakah Dato Sri Tahir ini? Dari perjalanan karirnya, Dato Sri Tahir memang sukses mengembangkan usahanya yang berawal dari bisnis perbankan sejak 25 tahun yang lalu. Dari sini, ia melebarkan sayapnya ke berbagai jenis usaha mulai dari jasa keuangan dan kesehatan hingga real estate, media dan bisnis eceran.

Keberhasilan bisnis Sri Tahir inilah yang kemungkinan besar menarik minat Panglima TNI menjadikannya sebagai penasehat untuk kesejahteraan prajurit. Meski anggaran TNI dari APBN naik Rp 3 triliun, menjadi Rp 95 triliun pada tahun 2015, toh masih dinilai belum cukup untuk menyejahterahkan prajurit TNI yang berjumlah 250 ribu orang. Sebagian dari mereka tinggal di rumah kontrakan karena tak mampu membeli rumah sendiri.

Group Mayapada yang sukses dalam bisnis real estate tentu dibutuhkan TNI untuk membantu mengupayakan pengadaan rumah bagi para prajuritnya. Saat ini misalnya, TNI sudah memiliki rencana untuk menyediakan perumahan bagi seribu prajurit di Jakarta. Pengadaan perumahan ini, menurut TNI, tak mungkin diambil dari APBN karena alokasinya sudah ditentukan untuk kebutuhan yang lain. Jalan satu-satunya adalah membangun perumahan tanpa menggunakan duit APBN.

Di sinilah titik rawannya. Dato Sri Tahir dengan segala pengalamannya di bisnis properti dan lobi-lobi tingkat tingginya, tentu mudah mencarikan jalan keluar. Untuk penyediaan rumah, mungkin TNI tak harus keluar dana banyak.

Tapi, bukankah tak ada makan siang yang gratis? Apakah ada jaminan Mayapada Group tak akan meminta kompensasi dalam bentuk proyek-proyek lain di tubuh TNI?

Panglima TNI Moeldoko tampaknya perlu bersikap transparan sejak awal agar publik tak menduga macam-macam.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

OTT di PN Jaksel, KPK Tetapkan Dua Orang Tersangka

  • DPR Akan Panggil Panglima TNI Terkait Pembelian Helikopter AW 101
  • Polres Jombang Temukan Modus Penjualan Narkoba Secara Kredit
  • Presiden AS Pilih Pertahankan Pasukan dari Afghanistan

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta