menteri, kebudayaan, pendidikan, Sutan Takdir Alisjahbana

Hari-hari ini polemik yang mulai dibuka soal kementerian kebudayaan menarik perhatian. Pertama kali debat itu dibuka oleh artikel yang ditulis bekas Menteri Pendidikan, Daoed Joesoef, di sebuah surat kabar nasional. Menurut Joesoef, Kementerian Kebudayaan patutnya digabung dengan pendidikan. Ini agak sejalan dengan gagasan Jokowi mengenai membangun manusia Indonesia melalui pendidikan. Pada berbagai kesempatan kampanye, Jokowi mengungkapkan gagasan revolusi mental. Suatu perubahan besar bagi manusia Indonesia yang dilakukan salah satunya lewat pendidikan.

Kita beberapa kali menggabungkan kebudayaan dan pendidikan dalam satu departemen atau kementerian. Sempat juga ngawur menggabungkan kebudayaan dengan pariwisata. Seolah kebudayaan semata barang jualan turisme. Sekarang, DPR juga sedang membahas rancangan undang-undang kebudayaan.

Persoalannya, apakah itu kebudayaan Indonesia?

Apakah sebatas yang disebut selama ini sebagai puncak-puncak dari semua kebudayaan yang ada di Indonesia, lokal atau nasional, yang sudah ada sejak Indonesia belum merdeka? Lalu kita ramai-ramai bernostalgia dan mendekap segala hal berbau lama. Persis seperti gaya fashion penggemar era kolonialisne yang memakai kembali baju demang atau marsose. Lah itu bagaimana, pecinta sejarah kok lupa bahwa yang ia pakai itu representasi dari penindas?

Kebudayaan Indonesia agaknya belum habis dibahas sejak Sutan Takdir Alisjahbana menerbitkan Pujangga Baru dan membuka polemiknya.

Kita agaknya mesti mengingat kembali bahwa kebudayaan bukanlah ranah sempit soal bangunan cagar budaya, tari menari, menyanyi dan lukis. Kebudayaan melingkupi laku yang luas dari membuat sambal hingga kemampuan memproduksi pesawat luar angkasa. Pencerahan di Eropa abad 14 hingga 17 menghasilkan konsepsi dan laku peradaban manusia yang hingga sekarang terus melaju.

Maka, agaknya, kebudayaan bukanlah sesuatu yang ajeg. Ia jalan terus, seperti juga sejarah. Ia berada di banyak jalur, tapi utamanya adalah menyangkut ilmu pengetahuan yang melahirkan seni, teknologi dan kreasi lain. Kita tak perlu-perlu amat memiliki menteri kebudayaan bila hanya untuk melindungi karya lama. Kita juga tak perlu itu bila gagasan kebudayaan Indonesia bisa dirumuskan dalam bentuk kerja seluruh pemerintahan di Indonesia.

Sementara pendidikan, kami justru melihat, baiknya ia meliputi riset dan teknologi.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!