sby, jokowi, kepala daerah, dana alokasi umum, pemecatan

Efektifitas pemerintah pusat sepuluh tahun ini terganggu oleh kinerja kepala daerah yang buruk. Ini menjadi "curhat"? kekesalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemarin (16/9), jelang akhir masa kepemimpinannya. Celakanya, presiden tidak bisa memecat kepala daerah itu.

Memang, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), presiden hanya bisa memecat kepala daerah yang menjadi terdakwa. Karenanya, agar Presiden terpilih Jokowi tidak mendapat nasib yang sama dengannya, SBY memasukkan klausul pemecatan kepala daerah dalam Rancangan Undang-Undang Pemda yang tengah dibahas di DPR. (Baca: Mendagri: Presiden Bisa Pecat Kepala Daerah yang Berprestasi Buruk)

Kita setuju dengan argumen Presiden soal perlunya efektivitas pemerintahan. Soal ini tak perlu dibantah. Namun, yang jadi pertanyaan, apakah benar pemerintah daerah yang tidak efektif? Jangan-jangan pemerintah pusatlah yang membuat pemda tidak efektif.

Bukan rahasia lagi, di antara instansi pemerintah pusat pun terjadi ketidaksinkronan kebijakan. Contoh, tahun lalu DPRD Karawang, Jawa Barat, mengungkap kebijakan Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menghendaki Karawang menjadi kota megapolitan. Sementara Kementerian Pertanian ingin mempertahankan Karawang sebagai kota lumbung padi. Pemda pun menjadi bingung.

Selain masalah itu, komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun belum maksimal. Komunikasi pusat terkesan searah dan bersifat sentralistik. Ini yang membuat 20-an kepala daerah pada Maret 2012 lalu menolak kebijakan Pemerintah Pusat soal penaikan BBM.

Di lain pihak, harus kita akui di era otonomi daerah yang sudah 15 tahun berjalan, masih ada kepala daerah yang bermental "raja-raja" kecil?. Mereka hanya berusaha memanfaatkan jabatan bukan untuk kesejahteraan rakyatnya, tapi hanya untuk kepentingan sendiri belaka.

Namun, Kita tidak ingin presiden mendatang akan mudah memecat kepala daerah yang dianggap berbeda pandangan, layaknya zaman Orde Baru. Pemberian sanksi pada kepala daerah sebaiknya diberikan dengan dalil yang ketat atau penggunaan "politik anggaran"? seperti yang dikampanyekan Jokowi melalui pemotongan atau penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pemda yang berkinerja buruk.

Kita yakin kebijakan ini akan membuat jera kepada kepala daerah, dan melecut DPRD dan masyarakat di daerah untuk giat mengawasi kinerja pemda. Ujungnya, kepala daerah yang "mbalelo"? mau tak mau akan disingkirkan oleh pemilihnya sendiri. Jika ini berjalan, hubungan pusat - daerah akan menjadi lebih efektif.


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!