hak politik, mahkamah agung, Luthfi Hasan, impor daging

Di saat kita lesu menghadapi para penegak hukum yang loyo, apa yang dilakukan Mahkamah Agung bisa jadi pengecualian. Senin kemarin, MA mencabut hak politik Luthfi Hasan karena terbukti melakukan korupsi dalam kasus impor daging di Kementerian Pertanian. Hak politik ini dicabut karena Luthfi memakai jabatan politiknya untuk korupsi. Ketika kasus terjadi, Lutfhi tercatat sebagai anggota DPR dan Presiden PKS.

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Luthfi dijatuhi hukuman 16 tahun tanpa pencabutan hak politik. Di tangan MA, vonis diperberat menjadi 18 tahun dan hak politiknya pun dicabut. Vonis ini sesuai tuntutan dari Jaksa.

Palu itu diketok oleh Ketua Majelis Kasasi perkara Luthfi yaitu Artidjo Alkotsar. Menurut MA, perbuatan Luthfi selaku anggota DPR telah mencederai kepercayaan rakyat banyak, khususnya mereka yang sudah memilih Luthfi untuk duduk di Parlemen. Apa yang dilakuan Luthfi, kata MA, juga dianggap tidak sejalan dengan demokrasi.

KPK menilai putusan MA ini patut dijadikan rujukan bagi hakim pada pengadilan di bawahnya. Selama ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum pernah mencabut hak politik seorang terdakwa, meski sudah dituntut oleh Jaksa KPK. Sementara ICW mengatakan pencabutan hak politik adalah terapi kejut yang baik bagi politisi lain untuk jauh-jauh dari korupsi. Efek jera yang selama ini tak pernah berhasil muncul, diharapkan bisa terjadi dengan adanya pencabutan hak politik ini.

Luthfi bukanlah orang pertama yang dicabut hak politiknya oleh negara. Sebelumnya ada bekas Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Djoko Susilo yang juga terlibat korupsi. Setelah vonis dan mengajukan banding, Pengadilan TInggi Jakarta tak hanya menjatuhkan pidana penjara, denda dan uang ganti rugi, Djoko Susilo pun dicabut hak politiknya untuk memilih dan dipilih untuk jabatan publik. (Baca juga: KPK: Hak Politik Koruptor Layak Dicabut Seumur Hidup)

Ini adalah hukuman yang mesti dipikirkan oleh pengadilan dari semua level. Korupsi adalah momok besar di negara ini. Memberi hukuman di penjara, terbukti tak mempan karena toh hingga kini masih muncul pemimpin-pemimpin baru yang terus korup. Mempermalukan si koruptor pun tak terbukti cukup karena orang Indonesia juga mudah lupa. Jika mencabut hak politik menjadi salah satu opsi wajib bagi koruptor yang terbukti bersalah, maka mestinya ini jadi langkah produktif untuk memangkas bibit-bibit jahat korupsi terus menjalar.

Pemerintahan yang baru tak cukup menyapu dengan sapu yang bersih. Orang-orang yang menyapu mesti dipastikan bersih supaya bersihnya optimal. Dan salah satunya lewat pencabutan hak politik itu.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!