FPI menolak Ahok, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Jokowi - JK, demo FPI, iklan jokowi tentang kebhinekaan

Rabu (24/9) kemarin Front Pembela Islam (FPI) berunjukrasa di DPRD DKI. Kali ini sasarannya Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama yang akrab dipanggil Ahok. Seperti biasa, massa ormas ini mengusung isu yang sudah usang: sentimen agama.

FPI menuntut agar DPRD tak usah melantik Ahok yang sebentar lagi akan menggantikan posisi Joko Widodo sebagai Gubernur Jakarta. Alasannya, Ahok bukan Muslim. Alasan yang sudah lama didengung-dengungkan kelompok Islam garis keras semacam FPI, meski parameter agama tak ada sangkut-pautnya dengan kinerja pelayanan publik.

Mengatasnamakan mayoritas penduduk Jakarta yang beragama Islam, FPI merasa berhak menghalangi Ahok memimpin ibukota. Tampaknya FPI lupa, Ahok menjadi Wakil Gubernur justru karena warga DKI yang mayoritas Muslim telah memilihnya, bersama Joko Widodo, dalam pilkada DKI dua tahun lalu. Para pemilih Jokowi – Ahok ini tak pernah mempersoalkan latar belakang etnis maupun agama mereka. Mereka hanya percaya, di tangan Jokowi-Ahok, Jakarta bakal dikelola lebih baik.

Jadi, apa hak moral dan konstitusional FPI menggugat Ahok? Karena itu kita meminta DPRD DKI tak perlu terpengaruh dengan segala tekanan yang tak punya landasan hukum itu. DPRD DKI tak punya pilihan lain, kecuali mematuhi undang-undang yang memang memberi peluang bagi Ahok untuk memimpin Jakarta karena Jokowi telah terpilih sebagai Presiden RI menggantikan SBY.

Permainan dan tekanan politik yang mengatasnamakan agama atau etnis memang harus segera diakhiri di negeri ini. Kalau zaman SBY hal-hal seperti ini terkesan dibiarkan, kita berharap di bawah pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla, pemerintah bisa bertindak tegas. Penyebaran kebencian berbasis agama dan etnis harus dilarang karena itu membahayakan kebhinekaan Indonesia.

Apalagi kita masih ingat, semasa kampanye, Jokowi – JK sempat memasang iklan di sebuah surat kabar nasional. Isinya, antara lain, dalam seratus hari pertama pemerintahannya, Jokowi – JK akan menerbitkan Peraturan Presiden yang “Melindungi Bhineka Tunggal Ika dengan lebih tegas untuk semua warga negara tanpa diskriminasi”.

Janji ini harus kita tagih nanti, agar sentimen primordial seperti agama dan etnisitas tak lagi jadi alat politik untuk memecah belah bangsa.

Kita berdiri bersama Ahok dan para pemimpin lain yang masih bersih. Para pemimpin yang tak menjual murah isu agama demi kepentingan politiknya sendiri.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!