Maha Benar Pansus Angket dengan Segala Kiprahnya

Dengan anggaran Pansus Angket mencapai Rp 3 miliar rupiah, temuan sementara Pansus itu seperti remah-remah roti yang teramat mahal harganya.

Rabu, 23 Agus 2017 05:51 WIB

Melaporkan temuan Pansus Angket KPK

Anggota Pansus Angket KPK Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Pansus Masinton Pasaribu dan Ketua Pansus Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan hasil temuan dan kinerja Pansus Angket KPK (Foto: Antara/M Agung Rajasa)

Kalangan anggota DPR yang jadi Panitia Khusus Angket KPK sepertinya sedang memuaskan diri sendiri. Awal pekan ini Pansus mengeluarkan 11 temuan sementara mengenai KPK, dikumpulkan sejak Pansus dibentuk 30 Mei lalu. Mereka mengumpulkan informasi dari sejumlah eks terpidana suap dan korupsi, dan beberapa pihak yang kerap berseberangan dengan KPK.

Sudah bisa diduga isi temuan Pansus itu tidak ada yang positif tentang KPK. Langsung saja itu dipublikasikan kepada publik. Pansus terkesan percaya 100 persen dengan keterangan para eks terpidana itu.

Dalam temuannya, Pansus menyebut KPK sudah menjadi lembaga super yang tidak siap dikritik, tidak mau diawasi DPR. KPK dianggap kerap jalan sendiri tanpa mempertimbangkan kehormatan lembaga negara lain, bahkan mengabaikan hak asasi dari orang-orang yang diperiksa.

Dengan anggaran Pansus Angket mencapai Rp 3 miliar rupiah, temuan sementara Pansus itu seperti remah-remah roti yang teramat mahal harganya. Apa yang disebut ‘temuan penyimpangan KPK’ oleh Pansus itu sejatinya tidak berbeda dengan suara-suara yang sudah kerap muncul dari DPR jauh hari sebelumnya. Sederhananya, anggota Pansus sedang menyuarakan isi hatinya sedari dulu dengan mengatasnamakan lembaga resmi negara.

Maka, orang tidak akan heran jika Pansus Angket DPR atau sebagian anggota DPR akan mengarahkan pada upaya merevisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan maksud melemahkan lembaga antikorupsi itu.

Lembaga KPK memang bukan lembaga paling suci di negeri ini. KPK juga tidak selalu benar dan selalu bersih. Tetapi upaya membenahi KPK dengan serangan frontal seperti yang dilakukan Pansus KPK jelas tidak masuk akal. Survei justru menempatkan KPK sebagai lembaga paling dipercaya di negeri ini, sementara DPR menjadi lembaga yang dicitrakan paling korup. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Sumur Minyak Tradisional Terbakar, Puluhan Warga Aceh Timur Mengungsi

  • Polisi Masih Selidiki Kebakaran Sumur Minyak di Aceh
  • Pemerintah Hong Kong Janji Bantu Indonesia Ungkap Kasus Bank Century
  • Dortmund Pertimbangkan Gunakan Jasa Arsene Wenger

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.