Remisi Koruptor

Para napi menyambut baik rencana remisi. Tapi Kementerian Hukum sepertinya lupa ada aturan yang membatasi pemberian remisi.

Jumat, 14 Agus 2015 10:00 WIB

Ilustrasi. (Antara)

Ilustrasi. (Antara)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berencana memberikan remisi istimewa dalam rangka peringatan hari kemerdekaan yang ke-70. Remisi ini diberikan kepada seluruh narapidana, kecuali terpidana hukuman mati, seumur hidup, dan melarikan diri. Narapidana kasus korupsi tentu juga akan mendapat remisi -- tiga hingga enam bulan pengurangan hukuman penjara.

Saat ini ada sekitar 120 ribu narapidana di Indonesia. Para napi jelas menyambut baik rencana remisi. Tapi Kementerian Hukum sepertinya lupa ada aturan yang membatasi pemberian remisi. Tiga tahun silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang memperketat pemberian remisi. Remisi bagi terpidana kasus korupsi baru keluar kalau napi bersedia bekerjasama membongkar perkara pidana yang dilakukannya dan telah membayar denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

Jadi, apakah ini berarti pemerintahan Jokowi ini tak serius melawan korupsi? Mengapa aturan pengetatan remisi justru dilanggar? Bantahan datang dari Istana. Kata Tim Komunikasi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM belum mengirimkan usulan dan membahas hal itu dengan presiden. Kalau benar begitu, mestinya Istana segera membatalkan remisi bagi terpidana kasus korupsi. Kalaupun diberikan, tentu harus sesuai syarat dalam peraturan pemerintah.

Perang melawan korupsi bukan perkara mudah. Suksesnya kemenangan bukan melulu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Aparatur hukum di instansi lain, mestinya segendang sepenarian: bersama-sama memastikan hukuman pada koruptor benar-benar memberi efek jera. Kalau petinggi di kantor Kementerian Hukum dan HAM tak sudi mengikuti seirama gendang perang melawan korupsi, Presiden tak perlu ragu mencopotnya. 


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Ini Hasil Rapat Bamus DPR soal Perppu Ormas

  • Tim Arkeolog Sumba Berupaya Cetak Kerangka Situs 2800 Tahun
  • LN: Amerika Terapkan Sanksi Baru bagi Pendukung Korea Utara
  • OR: Di Tengah Ketakpastian Draxler Didekati Sejumlah Klub

Indonesia baru merayakan dirgahayu yang ke-72. Ada banyak harapan membuncah untuk generasi penerus yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.