Seleksi Anggota KPI Minim Perhatian

Sejak Senin kemarin Komisi I DPR mulai menyeleksi para calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Ada 27 calon yang bakal diseleksi selama beberapa hari ini.

Selasa, 19 Jul 2016 10:00 WIB

Sejak Senin kemarin Komisi I DPR mulai menyeleksi para calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Ada 27 calon yang bakal diseleksi selama beberapa hari ini. 

Seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia mungkin kurang begitu jadi perhatian publik dan media. Sepertinya kalah populer dibandingkan isu lain seperti kasus vaksin palsu, reshuffle kabinet, terorisme, kudeta Turki hingga remeh temeh seperti Pokemon Go atau perdebatan bumi itu datar. 

Padahal isu penyiaran sangat penting. Sudah bertahun-tahun kajian dan penelitian menyebutkan bahwa industri penyiaran di Indonesia tidak lagi sehat. Industri penyiaran khususnya televisi, yang menggunakan frekuensi milik publik, justru dimonopoli segelintir orang. Dunia penyiaran televisi dan radio kerap digunakan untuk kampanye kepentingan pemilik media atau partai politik tertentu. Siaran-siarannya terjebak untuk menjatuhkan pejabat ini atau itu. Politik dan demokrasi seolah hanya benar menurut televisi tertentu. Dan selama bertahun-tahun kita hidup disuapi sajian televisi dan radio yang tidak bergizi dan tidak mencerahkan. 

KPI lama akan berakhir masa tugasnya pada 27 Juli mendatang. Di tangan KPI yang baru, mereka ditunggu tugas berat yaitu mengevaluasi 10 stasiun TV yang masa izinnya selesai di akhir 2016. 
Kita berharap DPR benar-benar ketat menyeleksi 27 calon anggota KPI. Ada sejumlah calon yang berlatar belakang anggota KPI daerah, akademisi, tapi ada juga wartawan atau produser televisi swasta yang patut diragukan independensinya. 

Publik harus mengawasi ketat seleksi itu. Berikan informasi latar belakang calon dan rekam jejak mereka kepada DPR, agar DPR tidak salah pilih. Jangan sampai dunia penyiaran di Indonesia makin amburadul karena KPI tidak diisi orang-orang yang kredibel. Kita butuh KPI yang lebih bergigi, lebih tegas, dan lebih berani menghadapi konglomerasi media penyiaran. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.