Pencemaran Nama Baik dan Ancaman Kebebasan Berekspresi

Tampaknya pernyataan AJI Indonesia masih betul - Polisi masih jadi musuh kebebasan pers.

Selasa, 28 Jul 2015 09:00 WIB

Hakim Sarpin. (Antara)

Hakim Sarpin. (Antara)

Senin kemarin menjadi hari sibuk bagi Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Mereka memeriksa dua orang anggota Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri. Pada hari yang sama, Bareskrim juga memeriksa dua aktivis LSM antikorupsi ICW, Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo - walaupun kemudian mereka menolak diperiksa.

Empat orang ini menghadapi tuduhan sama: pencemaran nama baik. Suparman dan Taufiq bahkan sudah berstatus tersangka, setelah dilaporkan Sarpin Rizaldi, sang hakim pembela Budi Gunawan. Sedangkan dua aktivis ICW dilaporkan Romli Atmasasmita yang marah jika ia dianggap tidak layak jadi anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Dua kasus itu polanya sama. Pelapor mengadu ke polisi berdasarkan pemberitaan di media massa. Bareskrim pun bergerak cepat sekali terhadap dua pengaduan itu. Seolah mereka lupa, ada nota kesepahaman bersama antara Mabes Polri dan Dewan Pers yang diteken tiga tahun lalu. MoU itu mengatur perlunya Polri berkoordinasi dengan Dewan Pers, jika menerima laporan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers. Dua kasus itu saat ini masih dalam kajian Dewan Pers.

Laku Bareskrim ini sungguh reaktif. Seperti ada gejala kebangkitan otoritarianisme lewat penggunaan pasal pencemaran nama baik. Kekhawatiran terpampang di depan mata: bahwa kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat kembali terancam.

Tidak ubahnya di masa Orde Baru, pasal ini membuat orang ketakutan berbicara terbuka di media massa, mengkritik dan mengawasi kinerja para aparat dan pejabat negara ini. Aliansi Jurnalis Independen AJI telah menerima banyak laporan kasus narasumber di daerah yang enggan berbicara terbuka karena takut dilaporkan atas pencemaran nama baik. Dan polisi yang bulan ini berusia tepat 69 tahun itu seperti membiarkan ketakutan berekspresi.

Tampaknya pernyataan AJI Indonesia masih betul - Polisi masih jadi musuh kebebasan pers.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Sumur Minyak Tradisional Terbakar, Puluhan Warga Aceh Timur Mengungsi

  • Polisi Masih Selidiki Kebakaran Sumur Minyak di Aceh
  • Pemerintah Hong Kong Janji Bantu Indonesia Ungkap Kasus Bank Century
  • Dortmund Pertimbangkan Gunakan Jasa Arsene Wenger

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.