Menjaga Martabat Pilkada

13 tahun terakhir ada 313 kepala daerah yang tersangkut korupsi. Bahkan dalam empat bulan pertama tahun ini ada 10 kepala daerah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka.

Rabu, 27 Jun 2018 09:13 WIB

Tempat Pemungutan Suara Pilkada Kabupaten Bekasi

Warga bersiap mencoblos di TPS 68 Pilkada Kabupaten Bekasi. (Foto: Priliawaty/KBR)

Hari ini lebih dari 150 juta orang bakal serentak merayakan pesta demokrasi dengan menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah. Banyak harapan muncul agar kepala daerah yang terpilih di 171 daerah itu membawa perubahan dan kemajuan. Harapan agar mereka yang terpilih memimpin daerah selama lima tahun ke depan adalah orang yang bersih, jujur, berani, dan mau bekerja keras untuk rakyat.

Harapan itu muncul setelah bertahun-tahun publik disuguhi berita penangkapan atau penetapan tersangka terhadap kepala daerah yang diduga terlibat korupsi. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, selama 13 tahun terakhir ada 313 kepala daerah yang tersangkut korupsi. Bahkan dalam empat bulan pertama tahun ini ada 10 kepala daerah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka.

Data itu menjelaskan betapa jabatan kepala daerah sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Para pejabat itu merampok uang rakyat atau uang negara, yang semestinya digunakan untuk kepentingan publik. Inilah buah yang harus ditanggung warga, dari kesalahan memilih pada pilkada sebelumnya.

Badan Pengawas Pemilu sudah mewanti-wanti agar pemilih tidak terpengaruh politik uang. Menurut Bawaslu, ada 26 ribu TPS yang rawan penyuapan dan jual beli suara pada pilkada tahun ini. Belum lagi kampanye hitam yang juga kerap digunakan untuk menjatuhkan calon lawan.

Jika untuk menjadi kepala daerah saja calon sudah berani curang, apa yang bisa diharapkan dari calon semacam itu?

Hari ini, saatnya publik kembali menjadi tuan di daerah masing-masing. Saatnya pemilih menjadi penentu nasib daerah selama lima tahun ke depan. Publik tidak cukup hanya bertanggung jawab menjadikan pilkada berlangsung damai, tapi juga harus bersih dan bermartabat. Menjaga martabat pilkada adalah dengan berani memilih calon pemimpin terbaik. Bukan memilih calon perampok uang rakyat.

Selamat memilih!

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".