Tak Harmonis di Kabinet?

Banyak orang kasak-kusuk mencari rekaman pernyataan seorang menteri Kabinet Kerja yang dinilai menghina atasannya, yaitu Presiden Joko Widodo. Apakah rekaman itu benar-benar ada?

Selasa, 30 Jun 2015 09:59 WIB

Rapat Kabinet Kerja.

Rapat Kabinet Kerja.

Belakangan ini mungkin banyak orang kasak-kusuk mencari rekaman pernyataan seorang menteri Kabinet Kerja yang dinilai menghina atasannya, yaitu Presiden Joko Widodo. Apakah rekaman itu benar-benar ada? Kita tidak tahu.

Semula, kader PDIP yang menjadi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyebut ada menteri yang tidak loyal pada Presiden Jokowi. Bahkan kata-katanya merendahkan Jokowi. Pernyataan Tjahjo ini lantas bergulir kencang di media massa, lalu diramaikan oleh kader-kader PDIP lainnya seperti Masinton Pasaribu hingga Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mereka bilang, rekaman pernyataan menteri itu sudah ada di tangan Menteri Dalam Negeri.

Tidak ada nama yang disinggung. Hanya beberapa petunjuk yang dilemparkan para petinggi PDIP supaya masyarakat menebak-nebak. Curiga menteri ini menteri itu. Tapi dari petunjuk-petunjuk itu, diduga nama yang dimaksud adalah Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rini adalah salah satu menteri yang memang dari awal terbentuknya kabinet sudah seperti menjadi musuh PDIP. Biarpun Rini dulu dekat dengan Megawati Soekarnoputri, tapi hubungan tidak berlangsung mulus. PDIP terus berupaya mempengaruhi Presiden Joko Widodo agar memecat Rini Soemarno.

Apakah benar rekaman itu ada atau tidak, apakah yang dimaksud Menteri Rini atau bukan--- sebetulnya kita justru mempertanyakan tingkat kedewasaan politik para elite PDIP. Menembakkan peluru ke segala arah membabi buta, tanpa menyebut sasaran adalah perbuatan gegabah, tidak jantan. Melempar batu sembunyi tangan. Dan itu bukan cara cerdas berpolitik.

Sikap PDIP yang seolah-olah sangat tidak rela Jokowi dihina juga berlebihan. Karena di beberapa hal lain, justru sikap PDIP tidak pernah melindungi Jokowi, bahkan terkesan mendorong dan menyudutkan Jokowi. Seperti dalam konflik KPK-Polri, PDIP meninggalkan Jokowi yang sedangkan dikepung dari berbagai penjuru mata angin.

Kehebohan ini muncul di tengah kencangnya isu perombakan kabinet. Elite PDIP sebaiknya menahan diri dalam mengelola ambisi kekuasaan. Jangan menekan Presiden Jokowi untuk memecat atau tidak memecat menteri tertentu. Biarkan Presiden Joko Widodo memutuskan sendiri, siapa yang ia pilih. Termasuk, PDIP juga mesti siap-siap legowo jika kadernya, Puan Maharani misalnya, diganti karena dianggap berkinerja rendah.
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.