Kehormatan TNI

Jangan karena perilaku segelintir anggota, rusak nama satu kesatuan. Hilang label tentara yang profesional dan dicintai rakyatnya.

Rabu, 03 Jun 2015 07:45 WIB

Kopassus

Foto: Antara

Puluhan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dari markas kandang menjangan, Surakarta, Jawa Tengah mengeroyok empat anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara. Akibatnya seorang anggota TNI AU meninggal, dua rawat jalan, dan yang seorang hingga kemarin kritis, masih tak sadarkan diri dirawat di rumah sakit. Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Doni Monardo menyesalkan kelakuan anggotanya, meminta maaf pada keluarga dan berjanji membantu membiayai anak korban.

Pertikaian antar anggota TNI ini bermula dari percekcokan di sebuah kafe. Belum lama berselang seorang aktivis lingkungan juga tewas ditusuk anggota TNI setelah cekcok di sebuah kafe. Lainnya adalah aksi penyerbuan penjara Cebongan dua tahun silam oleh anggota Kopassus juga diawali cekcok di kafe. Sebanyak empat tahanan tewas dibantai anggota Kopassus. Mengerikan.

Kafe hanya sarana. Cekcok bisa terjadi di mana saja. Bila punya kontrol diri yang baik, cekcok tentu tak akan berlanjut pada aksi baku pukul hingga menghilangkan nyawa orang. Anggota TNI apalagi dari pasukan elit, mestinya punya kemampuan mengontrol diri di atas rata-rata. Faktanya? Justru sebaliknya.

Para petinggi TNI mesti mengevaluasi perilaku anggotanya. Termasuk pendidikan yang diberikan. Selain kemampuan tempur, juga bersosialisasi dengan masyarakat. Jangan karena perilaku segelintir anggota, rusak nama satu kesatuan. Hilang label tentara yang profesional dan dicintai rakyatnya.

Kepada para prajurit itu kita ingatkan lagi Sapta Marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI. Dalam wajib TNI jelas disebutkan untuk menjaga kehormatan di muka umum dan menjadi contoh dalam sikap. Menyerang bahkan membunuh anggota lainnya atau masyarakat, jelas bukan contoh sikap yang baik. Tindakan semacam itu tak bisa tidak menunjukkan perilaku anggota yang tak menjaga kehormatan bahkan mempermalukan institusi. Kepada para pelaku tak ada pilihan lain selain hukuman penjara, juga sepatutnya dipecat.
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Permintaan PAN Mundur Dari Kabinet Bisa Jadi Masukan Presiden

  • Dua Eksekutor Penembak Gajah di Aceh Tengah Ditangkap
  • Diduga terkait Terorisme, Kuwait Usir Duta Besar Iran
  • Marcos Rojo Terancam Absen sampai 2018

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.