Hentikan Penyiksaan

Hari ini dunia memperingati Hari Antipenyiksaan.

Jumat, 26 Jun 2015 09:00 WIB

Ilustrasi/Antara

Ilustrasi/Antara

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Sepanjang setahun terakhir Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat aparat masih kerap melakukan penyiksaan. Peringkat pertama petugas yang gemar menyiksa adalah kepolisian dengan 35 kasus. Setelah itu petugas penjara atau sipir sebanyak 15 kasus. Dan yang ketiga adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan sembilan tindak penyiksaan.

Praktik penyiksaan tak hanya melukai fisik dan psikis korban, tapi sampai merengut nyawa. Kontras mencatat 16 orang tewas akibat praktik penyiksaan dan lebih 260 korban luka-luka. Dan sialnya, tak ada sanksi berat terhadap pelaku penyiksaan - yang kebanyakan justru aparat penegak hukum. Kalaupun ada, sebatas mekanisme etik internal yang bentuk hukumannya biasanya hanya sanksi adminitratif. Akibatnya, tak ada efek jera yang muncul.

Kontras juga mencatat ada ketidakpahaman petugas akan hak-hak korban dan aturan soal ini. Padahal sudah hampir dua  dekade pemerintah meratifikasi Konvensi Antipenyiksaan, sampai kini belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang tindak  pidana penyiksaan.

Hari ini dunia memperingati Hari Antipenyiksaan. Negara sepatutnya segera membuat aturan tersebut supaya deretan korban tak bertambah panjang. Aparatur di lapangan juga mesti paham untuk tak pakai jalan pintas dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dan yang lebih penting lagi, memberikan sanksi keras, yang tak sekadar administratif.   

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

OTT di PN Jaksel, KPK Tetapkan Dua Orang Tersangka

  • DPR Akan Panggil Panglima TNI Terkait Pembelian Helikopter AW 101
  • Polres Jombang Temukan Modus Penjualan Narkoba Secara Kredit
  • Presiden AS Pilih Pertahankan Pasukan dari Afghanistan

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta